MPR RI membentuk tim verifikasi untuk memeriksa 22 persyaratan yang harus dipenuhi dua calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan pemeriksaan itu menjadi bagian dari proses mengisi jabatan wakil presiden yang sedang kosong. Tim akan mengecek kelengkapan dokumen sebelum proses pemilihan dan penetapan berlangsung.
Tim verifikasi dan kelengkapan dokumen
Muzani menyampaikan hal itu di kompleks parlemen, Jakarta, Senin. Menurutnya, Presiden menyerahkan dua nama tersebut beserta persyaratan administrasi yang diperlukan. Ia menyebut jumlah persyaratan mencapai 22, meski tidak merinci seluruh dokumen yang harus disiapkan. “Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Muzani.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat akan mengoordinasikan tim verifikasi. Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman ditunjuk sebagai ketua tim tersebut. Pembagian peran ini menunjukkan bahwa pemeriksaan persyaratan calon dilakukan melalui mekanisme kelembagaan di MPR, bukan hanya melalui penilaian politik semata. Tim akan memeriksa dokumen, termasuk ijazah. “Tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan akan detail termasuk ijazah dan seterusnya,” ujar Muzani.
Bagi publik, pemeriksaan berkas menjadi penting karena menentukan apakah persyaratan calon telah dipenuhi sebelum proses politik berlanjut. Salah satu dokumen yang disebut secara terbuka adalah ijazah, sedangkan rincian persyaratan lain akan dijelaskan oleh tim verifikasi. Karena itu, kualitas kerja tim verifikasi akan menjadi perhatian, terutama dalam memastikan bahwa setiap dokumen yang diserahkan benar-benar lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterbukaan dalam tahap ini juga dapat menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengisian jabatan wakil presiden.
Panitia pemilihan dan jadwal sidang paripurna
Rapat Gabungan MPR RI juga menyetujui pembentukan panitia ad hoc untuk pemilihan dan penetapan wakil presiden. Panitia ini akan dipimpin Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto dan beranggotakan 26 orang. Panitia ad hoc menangani tahapan pemilihan dan penetapan, sementara tim verifikasi meneliti persyaratan calon. Kedua kelompok itu memiliki tugas berbeda dalam proses pengisian jabatan yang kosong, sehingga koordinasi di antara keduanya menjadi kunci agar tahapan berjalan sesuai jadwal.
MPR menyepakati sidang paripurna untuk mengisi jabatan wakil presiden digelar pada 9 Desember 2026. Jadwal itu disampaikan dalam keterangan Muzani dan juga tercantum dalam laporan tentang keputusan rapat gabungan MPR. Dengan demikian, tim verifikasi perlu menyampaikan hasil pemeriksaan sebelum sidang yang telah disepakati tersebut. Panitia pemilihan dan penetapan yang dipimpin Bambang Wuryanto akan beranggotakan 26 anggota MPR.
Proses pengisian jabatan wakil presiden bukan sekadar agenda internal parlemen. Kebijakan ini memiliki dampak langsung terhadap jalannya pemerintahan, stabilitas politik, dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Publik akan mencermati apakah seluruh tahapan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan. Selain itu, penjelasan mengenai dokumen persyaratan calon dapat menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat agar memahami mekanisme ketatanegaraan yang sedang berlangsung.
Dengan jadwal sidang paripurna yang telah ditetapkan, perhatian kini tertuju pada hasil verifikasi dan kelengkapan dokumen dua calon wakil presiden. MPR diharapkan mampu menjaga proses ini tetap berjalan tertib, terbuka, dan sesuai dengan kepentingan bangsa. Hasil pemeriksaan tim verifikasi akan menjadi penentu awal sebelum tahapan pemilihan dan penetapan dibahas dalam sidang paripurna 9 Desember 2026.
