Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Kholik memastikan seluruh anggota DPR yang saat ini menjabat telah memenuhi syarat minimal pendidikan ketika mendaftar pada Pemilu 2024. Pernyataan tersebut muncul di tengah desakan publik yang semakin kuat agar ijazah para wakil rakyat dibuka dan diverifikasi ulang secara transparan.
KPU: Semua Caleg Lolos DCT Sudah Memenuhi Syarat
Idham menegaskan bahwa seluruh calon legislatif yang berhasil masuk ke Daftar Calon Tetap (DCT) telah melewati persyaratan pendidikan sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, KPU tidak mungkin meloloskan caleg tanpa dukungan dokumen yang sah dan terverifikasi. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk klarifikasi atas meningkatnya keraguan publik terhadap kualitas pendidikan para legislator yang duduk di Senayan.
Berdasarkan data Penggantian Antarwaktu (PAW) per Desember 2025, KPU mencatat latar belakang pendidikan terakhir dari 580 anggota DPR. Dari jumlah tersebut, mayoritas berpendidikan SMA, sementara sisanya tersebar di berbagai jenjang mulai dari diploma hingga doktoral. Rinciannya adalah 191 orang berpendidikan terakhir SMA, 1 orang D3, 146 orang S1, 168 orang S2, dan 74 orang S3. Data ini merujuk pada pengecekan dokumen ijazah yang diserahkan pada saat pencalonan berlangsung.
Idham menjelaskan, syarat pendidikan minimal itu diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan tersebut mewajibkan calon anggota DPR berpendidikan paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah (MA), SMK, MAK, atau sekolah sederajat. “Semua caleg yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam DCT telah memenuhi syarat minimal pendidikan,” ujar Idham melalui pesan singkat, Selasa (17/11).
Dengan demikian, kata Idham, tidak ada alasan untuk meragukan kualifikasi pendidikan para legislator yang kini menjabat. Namun, ia tidak menyinggung secara khusus soal permintaan audit independen yang disuarakan publik melalui berbagai kanal, termasuk petisi daring.
Petisi Perubahan Tembus 23 Ribu Tanda Tangan
Desakan transparansi bukan tanpa sebab. Sebuah petisi di platform change.org yang diinisiasi oleh Farida Octavia menuntut DPR terbuka soal rekam jejak dan dokumen ijazah seluruh anggotanya. Hingga pukul 18.46 WIB, petisi tersebut sudah ditandatangani oleh 23.056 orang, jumlah yang menunjukkan besarnya keinginan publik untuk mendapatkan kejelasan.
Dalam petisinya, Farida menyebut bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif berada di titik yang krusial. Ia meminta pimpinan DPR membuka dokumen ijazah mulai dari jenjang sekolah menengah hingga gelar akademik yang diklaim oleh masing-masing anggota. Petisi tersebut juga mendesak KPU dan kementerian terkait untuk memfasilitasi audit atau verifikasi ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen. Selain itu, para anggota DPR diminta secara sukarela membuka ijazah mereka demi membuktikan integritas masing-masing.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan bahwa dokumen syarat pendidikan seluruh anggota DPR sudah terbuka di laman KPU. Menurut Dasco, publik bisa melihatnya langsung tanpa perlu menunggu audit khusus. Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyerahkan sepenuhnya persoalan petisi ini kepada KPU sebagai lembaga yang berwenang. Ia tidak menjanjikan langkah lanjutan di tingkat DPR terkait tuntutan tersebut.
Mengapa Isu Ijazah Penting bagi Publik
Isu ijazah bukan sekadar urusan administratif semata. Integritas dokumen pendidikan menyangkut kualitas wakil rakyat yang mengambil keputusan penting terkait anggaran dan undang-undang. Bila terdapat keraguan terhadap keabsahan dokumen yang diajukan, kepercayaan publik terhadap DPR pun berpotensi tergerus. Legitimasi sebuah lembaga legislatif sangat bergantung pada seberapa besar masyarakat percaya bahwa para anggotanya memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.
Bagi pemilih, data yang dipublikasikan KPU ini menjadi acuan awal untuk menilai latar belakang pendidikan anggota DPR. Publik dapat membandingkan langsung antara klaim yang tercantum dalam petisi dan dokumen resmi yang sudah dicek oleh KPU. Transparansi menjadi kunci, sebab tanpa keterbukaan penuh, ruang spekulasi dan ketidakpercayaan akan terus melebar, terutama di era ketika informasi mudah tersebar dan sulit dikendalikan.
Sejauh ini, KPU hanya menegaskan bahwa syarat minimal telah terpenuhi tanpa membuka satu per satu dokumen ijazah ke hadapan publik. Petisi masih terbuka untuk tanda tangan tambahan, dan tekanan agar audit ijazah dilakukan secara independen belum menunjukkan tanda-tanda surut. Ke depan, dinamika ini akan menjadi ujian bagi komitmen DPR dan KPU dalam menjaga akuntabilitas serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.
