KLB FFI 11 Desember, Michael Sianipar Boleh Ikut

PSSI memastikan Kongres Luar Biasa (KLB) Federasi Futsal Indonesia (FFI) akan digelar pada 11 Desember. Pelaksana tugas Ketua Umum FFI Vivin Cahyani menyatakan kongres tersebut hanya membahas satu agenda tunggal, yakni pemilihan ketua umum. Keputusan itu disampaikan Vivin dalam konferensi pers di Sekretariat PSSI Pers, GBK Arena, Jakarta, Kamis (19/11), tak lama setelah surat keputusan penunjukan dirinya sebagai pelaksana tugas resmi terbit.

Agenda Tunggal: Pemilihan Ketua Umum

Dalam pemaparannya kepada awak media, Vivin menegaskan bahwa pihaknya telah mengunci susunan acara kongres. Menurut dia, pemilihan ketua menjadi satu-satunya mata acara yang dibahas, dan setelah proses itu selesai, ketua terpilih dapat langsung menjalankan mandatnya secara penuh. Vivin menyebut bahwa perubahan nama kepengurusan akan mengikuti hasil pemilihan tersebut, sehingga tidak ada agenda lain yang menyimpangkan fokus kongres dari upaya memulihkan tata kelola organisasi.

“Setelah konsolidasi, kami sudah tetapkan tanggal Kongres Luar Biasa akan kami laksanakan di tanggal 11 Desember,” ujar Vivin kepada awak media. Ia menjelaskan bahwa KLB dengan agenda tunggal itu sengaja dipilih agar proses transisi kepemimpinan berjalan cepat dan tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan di tubuh federasi. Meski demikian, Vivin belum memutuskan lokasi maupun waktu teknis pelaksanaan kongres, termasuk mekanisme pendaftaran calon yang akan mengikuti regulasi yang sedang disiapkan tim pelaksana.

Penetapan tanggal ini menjadi titik terang bagi para pelaku futsal di daerah yang selama beberapa waktu menantikan kejelasan arah organisasi. Selama masa transisi, roda organisasi FFI dipegang oleh pelaksana tugas yang tidak memiliki mandat penuh, sehingga sejumlah keputusan strategis, termasuk perencanaan kompetisi dan pencairan anggaran di tingkat asosiasi, berjalan terbatas. Kepastian pada 11 Desember pun menjadi penanda bahwa federasi akan kembali memiliki kepemimpinan definitif dalam waktu dekat.

PSSI Berhenti Mengakui Kepengurusan Lama

Dalam forum yang sama, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa terbitnya surat keputusan pelaksana tugas membuat PSSI berhenti mengakui kepengurusan FFI sebelumnya di bawah pimpinan Michael Sianipar. Menurut Yunus, PSSI tidak memiliki kewajiban merespons pihak lain selain Vivin, termasuk surat keberatan yang sempat dikirim kubu pengurus lama. Ia menilai status kepengurusan lama otomatis gugur sejak keputusan penunjukan pelaksana tugas diambil.

“PSSI sudah tidak lagi mengakui dan tidak ada lagi hak, tidak ada lagi kewajiban bagi PSSI untuk melakukan korespondensi dengan pihak mana pun kecuali Ibu Vivin selaku pelaksana tugas,” ucap Yunus. Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab PSSI sebagai induk organisasi dalam menjaga stabilitas federasi cabang olahraga di bawah naungannya.

Langkah pengambilalihan itu tidak datang tiba-tiba. PSSI menerima 48 surat permohonan KLB dari lebih dua per tiga anggota, dan lima anggota Komite Eksekutif (Exco) FFI turut mundur. Yunus menjabarkan sejumlah persoalan internal yang memicu desakan kongres, antara lain ketidakhadiran Michael selama dua tahun karena menempuh pendidikan di luar negeri, pemecatan sekjen FFI tanpa izin Ketua Umum PSSI, serta pengesahan AD/ART yang belum mendapat persetujuan PSSI Pusat. Buntut polemik tersebut, kubu Michael Sianipar dilaporkan melayangkan laporan ke Komite Etik PSSI dengan dua nama yang dilaporkan, yakni Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekjen PSSI Yunus Nusi.

Meski kepengurusan lama tidak lagi diakui, Vivin memastikan tahapan KLB berjalan demokratis dan terbuka. Michael Sianipar tetap dapat mencalonkan diri sebagai ketua umum FFI apabila memenuhi syarat pencalonan yang disiapkan tim pelaksana. “Jika memang yang bersangkutan masih merasa percaya diri untuk maju dan masih merasa percaya diri didukung oleh para voters, silakan saja mendaftarkan diri, mengikuti proses pemilihan sesuai dengan regulasi yang sudah disiapkan,” kata Vivin. Ia menekankan bahwa proses demokrasi di kongres nanti akan menjadi pembuktian arah federasi futsal ke depan, dan pihaknya akan membiarkan mekanisme organisasi bekerja secara terbuka.

Bagi para pelaku futsal di daerah, KLB ini berujung pada kejelasan siapa yang berhak merancang program ke depan. Kompetisi, pembinaan pemain muda, dan pencairan anggaran di tingkat asosiasi umumnya berjalan mengikuti keputusan ketua terpilih. Sampai kongres selesai, PSSI menegaskan hanya akan berkomunikasi dengan Vivin sebagai pelaksana tugas. Karena itu, publik futsal nasional kini menantikan 11 Desember sebagai momen penentu, sambil menunggu kepastian soal tempat dan waktu teknis pelaksanaan kongres yang belum diumumkan.

Penulis