Pengaruh politik Joko Widodo dinilai masih signifikan menjelang Pemilu 2029, meski ia sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden dan tengah menghadapi perkara terkait tudingan ijazah palsu. Penilaian itu disampaikan pengamat politik Iyyas Subiakto, yang menyebut pengaruh mantan presiden tersebut juga berpotensi berdampak pada perjalanan politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pandangan tersebut muncul bersamaan dengan kehadiran Jokowi sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (5/11).
Pengaruh Jokowi dan Kemungkinan Posisi di PSI
Menurut Iyyas, pengaruh Jokowi dapat semakin besar apabila ia benar-benar mengambil posisi sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). “Sangat besar apalagi kalau Pak Jokowi akan menjadi ketum PSI,” kata Iyyas dalam keterangannya, Jumat (6/11). Ia mengaitkan penilaian itu dengan pengalaman panjang Jokowi selama menjabat sebagai kepala daerah hingga presiden, serta jaringan politik yang terbangun dalam kurun waktu tersebut. Bagi Iyyas, masuknya figur sekaliber mantan presiden ke dalam kepemimpinan sebuah partai bukan persoalan biasa, melainkan langkah yang berpotensi mengubah peta persaingan politik nasional.
Namun, Iyyas menegaskan bahwa gagasan tersebut masih sebatas kemungkinan, bukan keputusan yang sudah diumumkan secara resmi. Sampai saat ini belum ada pernyataan dari Jokowi maupun dari pengurus PSI yang mengonfirmasi rencana tersebut. Karena itu, arah politik Jokowi menuju 2029 akan sangat bergantung pada langkah nyata yang diambil, proses konsolidasi di internal partai, serta respons masyarakat terhadap figur yang memperoleh dukungannya. Penilaian seorang pengamat, dengan demikian, tidak dengan sendirinya menjadi ramalan hasil pemilu, melainkan semacam pembacaan atas potensi yang masih terbuka.
Perlu dicatat bahwa PSI dalam beberapa tahun terakhir dikenal sebagai partai yang lekat dengan generasi muda, dengan Kaesang Pangarep menjabat sebagai ketua umum sejak 2023. Posisi tersebut menjadikan PSI salah satu partai yang paling sering dikaitkan dengan lingkaran keluarga Jokowi. Dalam konteks itulah pembicaraan mengenai kemungkinan Jokowi memimpin PSI menjadi menarik: ia tidak hanya akan berbicara tentang pengaruh seorang tokoh, tetapi juga tentang bagaimana sebuah partai menempatkan dirinya di antara dukungan kepada kekuasaan yang sedang berjalan dan upaya membangun identitas politik sendiri.
Kasus Ijazah dan Sorotan Publik yang Berbeda
Isu pengaruh politik Jokowi mencuat bersamaan dengan perkara dugaan ijazah palsu. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jokowi hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan tudingan tersebut. Di persidangan, ia mempertanyakan rencana pengujian ulang dokumen pendidikannya. Jokowi menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap ijazah telah dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri, dan ia menyerahkan dokumen pendidikan asli kepada majelis hakim. Dokumen yang ditunjukkan mencakup ijazah dari tingkat sekolah dasar hingga sarjana.
Bagi publik, dua perkembangan itu memiliki arti yang berlainan. Persidangan berpusat pada tudingan terhadap dokumen pendidikan Jokowi, sedangkan pembicaraan tentang PSI dan Pemilu 2029 menyangkut kemungkinan arah dukungan politik. Keduanya tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Jokowi akan memimpin PSI ataupun menentukan hasil pemilu. Yang tampak jelas, keduanya menunjukkan bahwa perhatian publik terhadap figur mantan presiden masih tinggi, bahkan ketika ia sudah berada di luar struktur pemerintahan formal.
Pemilu 2029 dan Regenerasi Kepemimpinan
Iyyas menyebut Pemilu 2029 sebagai momentum transisi antargenerasi sekaligus transformasi politik. Menurut dia, pergantian pemimpin seharusnya tidak berhenti pada pergantian nama, tetapi juga membawa pembaruan dalam penyelenggaraan negara serta menjaga kepentingan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pemenang pemilu semestinya menjalankan mandat untuk rakyat, bukan mendahulukan kelompok tertentu. “Setelah menang pemilu atau Pilpres mereka adalah pegawai rakyat,” ucap Iyyas.
Pesan itu memberi ukuran bagi pengaruh politik yang tengah dibicarakan: bukan hanya seberapa kuat jaringan seorang tokoh atau posisi yang mungkin ia ambil, melainkan juga bagaimana kekuasaan dijalankan oleh para pemimpin berikutnya. Bagi masyarakat, dampaknya akan terasa pada arah kebijakan dan prioritas pemerintahan setelah pergantian generasi, termasuk dalam hal pembangunan ekonomi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Hingga kini, Jokowi belum dipastikan akan mengambil posisi di PSI. Perkembangan konsolidasi partai, respons masyarakat, serta kinerja figur yang ia dukung akan ikut menentukan apakah pengaruhnya tetap kuat menjelang 2029. Yang pasti, dinamika ini akan menjadi salah satu variabel yang layak dicermati dalam membaca konstelasi politik Indonesia beberapa tahun ke depan, terutama karena melibatkan dua nama yang masih menempati ruang publik paling sorot: mantan presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat.
Penulis
