Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mempersilakan pihak mana pun yang ingin menggugat keabsahan ijazah anggota Dewan. Politikus Partai Golkar itu menegaskan langkah tersebut sah sebagai hak warga negara yang dijamin konstitusi dan tidak bisa dilarang. Pernyataan tersebut disampaikannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11), menanggapi desakan publik agar rekam jejak pendidikan para wakil rakyat dibuka serta diaudit secara terbuka.
Doli Sebut Gugatan Sebagai Bagian dari Iklim Demokrasi
Menurut Doli, gugatan atas keabsahan dokumen pendidikan anggota legislatif bukanlah hal baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Ia mengingatkan bahwa sejumlah kepala daerah juga pernah dipersoalkan soal latar belakang pendidikan mereka, dan hal semacam itu dianggap lumrah dalam sebuah iklim demokrasi yang terbuka. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan untuk melarang warga negara yang memiliki informasi baru untuk menguji atau menggugat dokumen tersebut melalui jalur yang tersedia.
“Silakan saja kalau misalnya ada masyarakat yang kemudian apa namanya ya, mendapatkan informasi baru, mau menguji atau kemudian mau menggugat, itu kan enggak bisa dilarang. Itu hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi,” ucap Doli di hadapan wartawan. Ia menambahkan bahwa mekanisme uji semacam ini justru menunjukkan adanya ruang partisipasi publik yang sehat, sepanjang ditempuh melalui prosedur hukum yang benar dan bukan melalui tekanan yang bersifat menghakimi.
Meski membuka pintu gugatan, Doli tetap berpendapat bahwa keabsahan ijazah anggota DPR saat ini tidak perlu dipersoalkan. Alasannya, seluruh anggota telah melewati proses verifikasi administrasi ketika mencalonkan diri. Menurutnya, syarat minimal pendidikan bagi calon anggota legislatif sudah diatur secara jelas dalam undang-undang dan diperiksa oleh penyelenggara pemilu sebelum nama mereka ditetapkan sebagai peserta.
“Pada saat kami mencalonkan diri itu semua anggota DPR ini sudah melalui proses administratif juga, ada proses verifikasinya juga, sesuai dengan ketentuan undang-undang, gitu ya,” ujar Doli. Ia juga menyandarkan legitimasi pendidikan anggota DPR pada pilihan rakyat, dengan argumen bahwa pemilih memiliki kesempatan menelusuri latar belakang calon sebelum memberikan suara. “DPR ini kan pilihan rakyat, ya kan? Kami 580 ini terpilih melalui pemilu, ya. Rakyat yang pilih kami, kami punya daerah pemilihan, kami punya konstituen,” katanya.
Rincian Pendidikan 580 Anggota DPR dan Syarat Undang-Undang
Persoalan ini mencuat setelah Komisioner KPU Idham Kholik merinci riwayat pendidikan seluruh anggota DPR berdasarkan pengecekan dokumen ijazah yang diserahkan saat pencalonan, dengan rujukan data Penggantian Antarwaktu (PAW) per Desember 2025. Hasilnya, sebanyak 191 anggota DPR berpendidikan terakhir SMA, satu orang berpendidikan terakhir D3, 146 orang berpendidikan terakhir S1, 168 orang berpendidikan terakhir S2, dan 74 orang berpendidikan terakhir S3. Menurut Idham, seluruh anggota memenuhi syarat minimal berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sesuai Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga sempat menanggapi isu ini. Ia menyebut dokumen syarat pendidikan dalam pencalonan seluruh anggota DPR terbuka di laman KPU sehingga publik bisa memeriksanya langsung. Dari sisi komisi yang membidangi pendidikan, Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian menyerahkan sepenuhnya soal petisi desakan audit dan verifikasi ijazah kepada KPU sebagai lembaga berwenang.
Desakan terbuka ini bermula dari petisi yang diinisiasi Farida Octavia di change.org. Petisi tersebut meminta pimpinan DPR transparan soal rekam jejak dan dokumen ijazah seluruh anggota DPR RI, mulai tingkat SMA hingga gelar akademik di jenjang pendidikan tinggi. Petisi juga mendorong KPU RI dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen. Selain itu, para penandatangan meminta setiap anggota DPR secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka untuk membuktikan integritas sekaligus memulihkan kepercayaan rakyat kepada parlemen.
Hingga pukul 18.47 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani 28.686 orang. Angka itu masih bergerak dan menjadi ukuran seberapa besar perhatian publik terhadap kualitas pendidikan para wakil mereka. Bagi pembaca, persoalan ini bukan sekadar urusan administratif di Senayan. Ijazah adalah syarat resmi yang menentukan siapa yang boleh duduk di kursi legislatif dan mengelola anggaran negara, sehingga setiap keraguan soal keabsahan dokumen berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan pemilih terhadap lembaga parlemen.
Hal inilah yang menjelaskan mengapa Doli memilih menekankan jalur gugatan formal ketimbang menutup diskusi publik. Dengan membuka ruang uji, ia seolah mengakui bahwa legitimasi dokumen pendidikan memang bisa dipertanyakan siapa saja yang memiliki bukti atau informasi baru. Pemeriksaan dokumen pendidikan anggota DPR kini bergantung pada inisiatif warga atau lembaga berwenang untuk mengajukan uji, sementara KPU dan DPR belum mengumumkan langkah lanjutan setelah petisi itu menembus puluhan ribu tanda tangan.
Ke depan, transparansi tampaknya menjadi kunci. Jika para anggota DPR secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka, ruang spekulasi bisa dipersempit dan kepercayaan publik berpeluang pulih. Sebaliknya, bila desakan ini dibiarkan menggantung tanpa tindak lanjut yang jelas, isu serupa berpotensi kembali muncul menjelang setiap tahapan pemilu berikutnya.
