JAKARTA — Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut disampaikan pada Rabu (11/11/2026) dalam pertemuan di ruang rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Pimpinan DPR menerima perwakilan pengusul lintas fraksi yang datang menyampaikan dukungan mereka secara langsung.
Dukungan Lintas Fraksi dan Rincian Pengusul
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, politikus Fraksi Partai NasDem. Turut mendampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam kesempatan itu, perwakilan dari masing-masing fraksi menyampaikan dukungan sekaligus merinci jumlah anggota yang menandatangani usulan HMP. Saan menegaskan bahwa angka resmi pengusul dihitung berdasarkan nama-nama yang membubuhkan tanda tangan, yaitu sebanyak 120 orang dari delapan fraksi yang ada di DPR.
Rincian yang disampaikan perwakilan fraksi mencatat 14 anggota dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan 13 anggota dari Fraksi Partai Golongan Karya. Fraksi Partai NasDem tercatat menyumbang 69 pengusul, sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mencatat 18 anggota. Adapun Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan 28 anggota, Fraksi Partai Amanat Nasional mencatat 1 anggota, Fraksi Partai Demokrat 18 anggota, dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 11 anggota.
Menariknya, jumlah dalam rincian setiap fraksi itu tidak seluruhnya sama dengan total yang disebutkan Saan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa angka resmi pengusul yang didasarkan pada tanda tangan adalah 120 orang. Perbedaan angka ini menjadi catatan tersendiri dalam proses politik yang sedang berjalan, namun pimpinan DPR memilih berpegang pada jumlah tanda tangan yang telah terhimpun sebagai dasar resmi pengajuan.
Dasar Hukum dan Mekanisme yang Akan Ditempuh
Saan menjelaskan bahwa DPR memiliki tiga hak utama, yakni hak angket, hak interpelasi, dan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Ayat 2 UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut mengenai HMP diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3. Menurutnya, salah satu dasar penggunaan HMP ialah dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat. HMP juga dapat digunakan dalam kondisi lain yang diatur undang-undang, termasuk menanggapi kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa.
Undang-Undang MD3 turut mengatur HMP sebagai tindak lanjut dari hak interpelasi atau hak angket apabila DPR telah menggunakan hak tersebut sebelumnya. Untuk dugaan terhadap presiden atau wakil presiden, ketentuannya mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan. Aturan itu menjelaskan ruang penggunaan hak DPR, bukan menyatakan bahwa dugaan terhadap Gibran telah terbukti. Usulan yang disampaikan anggota DPR masih harus ditangani melalui prosedur yang berlaku.
Membedakan Pengajuan HMP dari Keputusan Pemakzulan
Penting untuk dipahami bahwa usulan ini membawa proses politik ke tahap tindak lanjut di DPR, tetapi belum mengubah posisi Gibran sebagai wakil presiden. Publik perlu membedakan antara pengajuan HMP dan keputusan akhir. Pertemuan tersebut sekadar mencatat usulan dan belum menghasilkan keputusan pemakzulan apa pun. Proses pemakzulan di Indonesia merupakan rangkaian panjang yang melibatkan mekanisme konstitusional berlapis, sehingga pengajuan HMP merupakan langkah awal, bukan titik akhir.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, HMP merupakan pintu masuk bagi DPR untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. Namun, keputusan akhir tidak berada sepenuhnya di tangan DPR. Mekanisme lanjutan melibatkan lembaga lain sesuai dengan ketentuan konstitusi, sehingga setiap tahapan harus dilalui secara hati-hati dan sesuai koridor hukum. Hal ini menegaskan bahwa proses politik yang sedang berjalan tetap berada dalam kerangka konstitusional yang telah digariskan.
“Terhadap usulan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” ungkap Saan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pimpinan DPR akan mengikuti prosedur yang telah diatur, tanpa melangkahi tahapan yang seharusnya. Tahap berikutnya adalah tindak lanjut usulan di DPR berdasarkan mekanisme tersebut, yang akan menentukan arah proses politik ke depan.
Implikasi Politik dan Sorotan Publik
Pengajuan HMP terhadap Gibran menjadi sorotan publik karena melibatkan posisi wakil presiden yang merupakan bagian dari kepemimpinan nasional. Usulan ini mencerminkan dinamika politik yang berkembang di parlemen, di mana delapan fraksi menyatakan dukungan meskipun dengan jumlah anggota yang bervariasi. Besarnya dukungan dari Fraksi Partai NasDem menjadi salah satu faktor yang menonjol dalam konfigurasi pengusul, sementara fraksi lain menyumbang dalam jumlah yang lebih kecil.
Bagi masyarakat, perkembangan ini menjadi pengingat akan pentingnya memahami proses ketatanegaraan secara utuh. Pengajuan HMP bukan berarti pemakzulan telah terjadi, melainkan sebuah langkah awal yang masih harus melalui berbagai tahapan. Publik diharapkan mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi dan memahami bahwa setiap tahapan memiliki dasar hukum yang jelas. Transparansi dalam proses ini menjadi kunci agar dinamika politik tetap dapat dipahami secara objektif oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ke depan, arah proses politik ini akan sangat bergantung pada bagaimana DPR menindaklanjuti usulan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. Apapun hasilnya, proses ini menjadi bagian dari praktik demokrasi yang menuntut kedewasaan seluruh pihak, baik di parlemen maupun di tengah masyarakat. Pengawasan publik terhadap setiap tahapan menjadi penting agar proses berjalan transparan, akuntabel, dan tetap dalam koridor konstitusi yang telah disepakati bersama sebagai dasar bernegara.
Penulis
