Usulan penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan tanda tangan sekitar 50 anggota DPR hingga Selasa (10/11/2026). Surat usulan itu disebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR, sementara pihak Istana menyatakan menghormati proses politik yang berlangsung di parlemen.
Dukungan Pengusul dan Proses di DPR
Anggota DPR Mardani Ali Sera menyatakan bahwa sekitar 50 anggota dewan telah menandatangani usulan tersebut. Ia termasuk salah satu di antara penandatangan dan memastikan bahwa surat usulan sudah dikirimkan kepada pimpinan DPR. “Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” kata Mardani saat dimintai konfirmasi pada Selasa (10/11/2026). Ia menambahkan bahwa surat sudah disampaikan ke pimpinan.
Namun, angka tersebut berbeda dari laporan lain pada hari yang sama yang menyebut 25 anggota DPR mengusulkan hak menyatakan pendapat. Perbedaan itu tidak dapat disatukan menjadi satu jumlah tunggal. Keterangan Mardani merujuk pada anggota yang telah menandatangani surat, sedangkan angka 25 muncul dalam laporan pembanding mengenai jumlah pengusul. Karena itu, status dukungan perlu dibaca sesuai atribusinya masing-masing, bukan digabungkan begitu saja menjadi satu angka final.
Yang penting dicatat, terkumpulnya tanda tangan pengusul belum dengan sendirinya mengubah kedudukan Gibran. Prosesnya masih berada di lingkungan DPR dan bergantung pada bagaimana pimpinan serta lembaga legislatif menindaklanjuti usulan tersebut. Dalam kerangka ketatanegaraan, hak menyatakan pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam undang-undang dasar, dan penggunaannya menuntut mekanisme serta tahapan yang jelas.
Istana Menghormati Hak Menyatakan Pendapat Gibran
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Ia menyebut proses yang tengah berlangsung sebagai proses politik yang perlu dihormati bersama. “Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo juga menanggapi ramainya pembicaraan mengenai penggunaan hak menyatakan pendapat. “Yang hari ini ramai dibicarakan kan adalah adanya penggunaan hak untuk mendengarkan pendapat. Kami tentu menghormati,” ujarnya. Pernyataan Istana itu menunjukkan bahwa pemerintah menghormati kewenangan legislatif, namun tidak sekaligus menyampaikan keputusan atas substansi usulan. Bagi masyarakat, tahap berikutnya menjadi penting karena akan menentukan apakah dukungan yang sudah terkumpul berlanjut menjadi pembahasan resmi di DPR atau berhenti di tahap pengumpulan tanda tangan.
Polemik Ijazah Menjadi Latar Usulan
Sumber pembanding mengaitkan usulan hak menyatakan pendapat dengan polemik ijazah SMA Gibran serta putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dipakai saat pencalonan. Bahan utama menyebut polemik posisi Gibran, tetapi tidak merinci pokok hukum tersebut secara lengkap. Di DPR, sejumlah anggota disebut membahas tindak lanjut melalui hak menyatakan pendapat, sehingga pembahasan itu menyentuh persoalan konstitusional yang lebih luas.
Dalam literatur hukum tata negara, proses pemberhentian presiden atau wakil presiden dijelaskan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, lalu MPR. Karena itu, usulan yang telah ditandatangani sejumlah anggota dewan belum sama dengan keputusan pemberhentian. Dibutuhkan rangkaian tahapan formal yang panjang dan ketat sebelum sebuah usulan politik berubah menjadi keputusan ketatanegaraan. Ketua DPR Puan Maharani, menurut sumber pembanding, menegaskan bahwa langkah DPR harus mengikuti mekanisme konstitusi. Sikap itu menempatkan proses formal sebagai penentu, bukan sekadar jumlah tanda tangan atau pernyataan politik dari anggota dewan.
Kini surat usulan berada di tangan pimpinan DPR. Tahap berikutnya bergantung sepenuhnya pada bagaimana pimpinan dan lembaga legislatif menindaklanjutinya. Publik perlu mencermati apakah dukungan tersebut berkembang menjadi kesepakatan fraksi, dibahas dalam rapat badan musyawarah, atau justru mengendur seiring berjalannya waktu. Apa pun hasilnya, perdebatan ini menjadi ujian bagi kematangan proses politik nasional: apakah persoalan kenegaraan diselesaikan melalui jalur konstitusi yang tersedia, atau justru berlarut dalam tarik-menarik politik yang menguras perhatian publik. Yang terpenting, setiap tahapan harus berjalan transparan dan sesuai aturan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara tetap terjaga.
Penulis
