Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengusulkan agar dua calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto diberi kesempatan memaparkan gagasan mereka dalam rapat paripurna MPR RI. Rapat paripurna untuk memilih dua wakil presiden tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 25 November 2026, sehingga usulan ini muncul empat hari sebelum proses pemungutan suara dilakukan.
Ruang bagi Calon untuk Menyampaikan Pikiran
Menurut Hinca, pemaparan gagasan akan memberikan gambaran yang lebih utuh kepada anggota MPR maupun masyarakat mengenai pandangan masing-masing calon sebelum menentukan pilihan. Ia menilai selama ini proses pengisian jabatan wakil presiden di MPR lebih banyak berjalan sebagai langkah formal, sehingga publik tidak memperoleh cukup informasi tentang arah pemikiran para kandidat. “Paling tidak mereka diberi kesempatan di dalam sidang MPR itu untuk menyampaikan pikiran,” kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).
Hinca menegaskan bahwa pemaparan tersebut tidak harus berbentuk debat antarkandidat. Ia mencontohkan proses uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung di Komisi III DPR, ketika para kandidat menyiapkan materi lalu mempresentasikannya di hadapan anggota dewan. Mekanisme semacam itu, menurutnya, cukup efektif untuk menilai kualitas gagasan seseorang tanpa harus mempertemukan mereka dalam format debat terbuka. “Contoh, calon-calon hakim agung saja kalau di Komisi III, dia bikin materi, kan? Dan dia sampaikan, dia presentasikan. Mungkin ya tidak perlu debat satu dengan lainnya, tapi gagasan disampaikan itu sudah menarik,” ujarnya.
Meski demikian, anggota Komisi III DPR RI itu tidak menutup kemungkinan kedua calon berdebat atau bertukar pikiran di forum yang sama. Bila hal itu memungkinkan untuk dilakukan, ia menilai debat justru akan menambah kaya ruang demokrasi. “Kalau misalnya bisa berdebat, bagus juga kalau seandainya tukar pikiran itu terjadi. Jadi betul-betul terisi dan ruang demokrasi kita kaya akan pikiran-pikiran itu,” kata Hinca.
Masyarakat Diminta Ikut Menimbang
Yang terpenting bagi Hinca adalah setiap calon memiliki ruang untuk menjelaskan gagasan secara terbuka di hadapan anggota MPR. Ia menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap sosok dan pemikiran kedua calon kepada masyarakat, meski keputusan akhir tetap berada di tangan anggota MPR sebagai pemilih resmi. “Biarlah masyarakat nanti yang menimbangnya, tapi yang memilih tetap semua anggota MPR,” ucapnya.
Hinca berharap mekanisme tersebut membuat pengisian jabatan Wakil Presiden RI tidak sekadar berjalan sebagai prosedur administratif. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui gagasan masing-masing calon sebelum anggota MPR menjatuhkan pilihan, sehingga hasil pemilihan tidak hanya sah secara konstitusional tetapi juga memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat. Ia menempatkan usulan itu sebagai upaya memperkaya ruang demokrasi, bukan sebagai gugatan terhadap mekanisme pemilihan yang sudah ada. Ia hanya ingin agar prosesnya tidak berhenti pada tahap prosedural semata.
Usulan tersebut pada akhirnya menyentuh langsung cara MPR memilih dua orang yang akan mendampingi Prabowo. Bagi publik, hal ini menentukan seberapa jauh mereka dapat menilai kaliber calon wakil presiden. Sebab pemilih resminya tetap anggota MPR, bukan suara rakyat secara langsung, sehingga setiap mekanisme yang membuka akses informasi lebih luas berpotensi memperkecil jarak antara proses politik di parlemen dan aspirasi masyarakat di luar.
Mekanisme Pemilihan Diserahkan ke Panitia Ad Hoc
Mekanisme pemilihan akan disusun oleh Panitia Ad Hoc MPR. Penyusunannya mengacu pada ketentuan konstitusi, Undang-Undang MD3, serta tata tertib MPR yang berlaku. Artinya, keputusan mengenai ada atau tidaknya pemaparan gagasan dalam forum paripurna sepenuhnya bergantung pada panitia ad hoc tersebut. Panitia inilah yang akan menentukan format, durasi, dan tata tertib teknis lainnya sebelum agenda pemilihan digelar.
Jika panitia ad hoc mengakomodasi usulan Partai Demokrat, dua calon wakil presiden akan tampil di forum paripurna pada 25 November mendatang. Anggota MPR dan masyarakat dapat mendengar langsung arah pemikiran mereka sebelum pemungutan suara dilakukan. Sebaliknya, apabila usulan itu tidak masuk dalam mekanisme, proses pemilihan akan tetap berjalan sesuai prosedur yang selama ini dipakai, tanpa sesi pemaparan gagasan terbuka.
Perdebatan mengenai format pengisian jabatan wakil presiden sebenarnya bukan hal baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Setiap kali kursi wakil presiden kosong atau diisi melalui mekanisme parlemen, pertanyaan tentang seberapa terbuka prosesnya selalu muncul kembali. Publik umumnya menuntut transparansi lebih besar, sementara MPR berpegang pada koridor konstitusi dan tata tertib yang mengatur secara rinci tahapan pemilihan. Usulan Hinca berada di antara dua tarikan tersebut: ia tidak ingin mengubah dasar hukum, tetapi mendorong penambahan ruang penilaian yang lebih substansial di dalam kerangka yang sudah ada.
Ke depan, keputusan panitia ad hoc akan menjadi penanda seberapa responsif MPR terhadap dorongan keterbukaan. Bila usulan itu diadopsi, pemilihan wakil presiden pada 25 November berpotensi menjadi forum yang lebih hidup dan informatif bagi publik. Namun bila tidak, prosesnya kemungkinan tetap dianggap sebagai langkah formal yang minim ruang penilaian publik. Apa pun pilihannya, dorongan agar proses politik di parlemen lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan di ruang publik tampaknya akan terus mengemuka seiring meningkatnya tuntutan transparansi dari masyarakat.
