Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kehadirannya di Istana pada 10 November 2026 bukan untuk membahas kursi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan datang semata-mata untuk memenuhi undangan penganugerahan gelar pahlawan kepada dua tokoh asal Jawa Barat. Klarifikasi tersebut sekaligus memisahkan agenda resmi Dedi dari isu politik yang mencuat pada hari yang sama.
Klarifikasi Dedi Mulyadi soal Agenda di Istana
Dedi menjelaskan bahwa undangan yang ia terima berkaitan dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Marsekal TNI R Suryadi Suryadarma dan KH Abbas Abdul Jamil. Keduanya merupakan tokoh asal Jawa Barat yang disebut dalam keterangannya. Menurut Dedi, agenda tersebut murni bersifat seremonial dan kenegaraan, sehingga tidak memiliki kaitan apa pun dengan pembahasan mengenai kursi calon wakil presiden.
“Tanggal 10 November itu saya diundang ke Istana untuk menghadiri penganugerahan gelar pahlawan. Satu, Bapak Marsekal Madya R Suryadi Suryadarma, almarhum. Dua, Bapak KH Abbas, almarhum. Jadi ke situ menghadiri acara penganugerahan, enggak ada kaitannya dengan persoalan cawapres,” kata Dedi dalam unggahan media sosial yang dikonfirmasi di Bandung.
Pernyataan tersebut muncul setelah beredarnya spekulasi yang mengaitkan kehadiran Dedi di Istana dengan bursa calon wakil presiden. Sebelumnya, pada hari yang sama, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Kesamaan waktu antara kedua peristiwa itu memicu berbagai tafsiran di ruang publik, hingga akhirnya diluruskan langsung oleh Dedi.
Dalam keterangannya, Dedi juga menegaskan bahwa penentuan sosok calon wakil presiden pengganti Gibran sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Ia tidak mengklaim terlibat dalam pembahasan tersebut dan menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada kepala negara. Dengan begitu, spekulasi yang mengarah pada dirinya sebagai salah satu kandidat mendapat bantahan langsung dari yang bersangkutan.
Fokus Pemerintahan dan Prioritas di Jawa Barat
Alih-alih menanggapi isu politik nasional, Dedi mengarahkan perhatian pada sejumlah pekerjaan pemerintahan di daerah yang ia pimpin. Ia menyebut ingin jalan-jalan di Jawa Barat menjadi mulus dalam dua tahun ke depan, kondisi rumah masyarakat berada dalam keadaan baik, serta anak-anak sekolah dapat lulus dengan hasil yang memuaskan. Target tersebut ia sampaikan sebagai prioritas yang tengah dipikirkan, bukan sebagai capaian yang sudah terwujud.
“Yang saya pikirkan gimana dalam dua tahun ke depan jalan-jalan di Jabar mulus, rumah rakyatnya bagus, anak-anak sekolahnya pada lulus. Itu saja yang dipikirkan oleh saya sekarang ini. Hatur nuhun ya,” ucap Dedi.
Fokus yang diutarakan Dedi menyangkut kebutuhan sehari-hari warga. Perbaikan jalan berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap layanan publik, aktivitas ekonomi, dan mobilitas antarwilayah. Sementara itu, kondisi rumah dan pendidikan anak menjadi sasaran yang disebutnya sebagai prioritas utama pemerintahan. Pendekatan semacam ini menempatkan persoalan teknis di tingkat daerah sebagai perhatian utama seorang kepala daerah, dibandingkan pembahasan jabatan politik di tingkat nasional.
Pernyataan Dedi juga memberi gambaran tentang cara seorang kepala daerah memisahkan urusan pemerintahan dari dinamika politik nasional. Dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sikap tersebut mencerminkan upaya menjaga fokus kerja tanpa terseret arus spekulasi yang berkembang di ruang publik. Posisi ini dinilai penting agar program pembangunan daerah tetap berjalan sesuai rencana.
Ke depan, isu mengenai calon wakil presiden pengganti Gibran memang masih akan menjadi perhatian publik. Namun, Dedi memilih untuk tidak memikirkan posisi tersebut dan menegaskan komitmennya pada pekerjaan pemerintahan di Jawa Barat. Dengan klarifikasi ini, harapannya perhatian publik dapat kembali diarahkan pada persoalan substansial, seperti infrastruktur jalan, kesejahteraan rumah tangga, dan kualitas pendidikan anak-anak di Jawa Barat. Pernyataan Dedi menjadi penegasan bahwa agenda kenegaraan dan dinamika politik dapat dipisahkan secara jelas, sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.
