Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Kamis (19/11) bukan merupakan pembicaraan politik. Menurut Dasco, agenda pertemuan tersebut murni koordinasi soal rencana revisi Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang TNI yang akan masuk dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Bantah Spekulasi Bursa Cawapres
Pernyataan Dasco itu sekaligus membantah spekulasi yang berkembang di ruang publik bahwa pertemuan tersebut membahas bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Politikus senior Partai Gerindra tersebut menegaskan tidak ada pembicaraan soal cawapres dalam pertemuan berdua dengan Sjafrie tersebut. Ia menekankan bahwa isi pertemuan sepenuhnya berkaitan dengan agenda legislasi di bidang pertahanan.
“Enggak ada. Kami bahas itu aja kemarin itu masalah Undang-Undang Pertahanan dan rencana Prolegnas untuk ke depan,” kata Dasco saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11). Pernyataan itu disampaikan untuk meluruskan berbagai tafsir yang muncul setelah pertemuan antara pimpinan DPR dan menteri pertahanan tersebut.
Menurut Dasco, Sjafrie menyampaikan rencana Kementerian Pertahanan untuk merevisi UU Pertahanan dan UU TNI. Koordinasi itu dilakukan lantaran DPR akan segera membahas Program Legislasi Nasional. “Pertemuan dengan Pak Sjafrie, Menteri Pertahanan kemarin itu karena begini, kebetulan DPR ini kan akan membahas Prolegnas,” ujar Dasco menjelaskan.
Koordinasi Melalui Mekanisme Kolektif Kolegial
Dasco menjelaskan, dirinya menerima koordinasi selaku pimpinan DPR yang membawahi Badan Legislasi (Baleg). Selain itu, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto juga ikut menerima komunikasi dari Kemhan terkait rencana revisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara DPR dan Kementerian Pertahanan berjalan melalui jalur kelembagaan yang semestinya, bukan melalui pertemuan-pertemuan tertutup yang bersifat personal.
“Pak Sjafrie itu kemudian mengomunikasikan dan koordinasi baik kepada saya selaku pimpinan DPR yang bertanggung jawab terhadap membawahi Badan Legislasi serta Pak Utut Ketua Komisi I tentang rencana dari Kementerian Pertahanan untuk kemudian melakukan revisi tentang Undang-Undang Pertahanan maupun kemudian Undang-Undang TNI,” jelasnya.
Dasco menyebut pertemuan itu sebagai komunikasi biasa antara DPR dan kementerian mitra kerja. Ia mengaku memang mengenal baik Sjafrie, sehingga pertemuan berlangsung santai dan tidak bersifat formal. Menurutnya, kedekatan personal dengan Sjafrie tidak mengubah substansi pertemuan yang tetap berfokus pada agenda kenegaraan di bidang pertahanan.
“Saya juga kebetulan kan memang kenal baik dengan Pak Sjafrie, sehingga menurut saya pertemuan kemarin itu juga adalah pertemuan yang ya biasa aja menurut saya koordinasi biasa,” sambung Dasco. Ia menegaskan bahwa hubungan baik antarpejabat negara adalah hal yang wajar, terutama dalam konteks koordinasi antarlembaga.
Dukungan DPR Belum Final
Meski begitu, Dasco menegaskan dukungan DPR terhadap revisi UU Pertahanan belum menjadi keputusan resmi. Pimpinan DPR, kata dia, bekerja secara kolektif kolegial sehingga tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh satu orang. Sikap resmi lembaga legislatif akan ditentukan setelah melalui mekanisme internal yang melibatkan seluruh pimpinan DPR dan fraksi-fraksi.
“Kalau soal setuju enggak setuju, pada dasarnya kan kita mendukung kalau kemudian itu adalah untuk memperkuat pertahanan negara. Namun, saya tidak bisa mengatasnamakan DPR sendiri karena saya adalah pimpinan DPR yang kemudian ada Ketua DPR Mbak Puan, maupun ada pimpinan DPR yang lain yang sifatnya kolektif kolegial,” terangnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa keputusan strategis terkait pertahanan negara harus melalui musyawarah kelembagaan.
Dasco juga menyatakan bahwa usulan revisi UU Pertahanan masih sebatas koordinasi awal. Materi resmi dari Kemhan belum diterima DPR, sehingga pembahasan substansi pasal belum bisa dilakukan. “Ya saya belum bisa bicara substansi karena materinya yang resmi belum masuk,” tutup Dasco. Artinya, pembahasan detail mengenai perubahan pasal-pasal masih menunggu dokumen resmi dari pemerintah.
Relevansi bagi Publik
Revisi UU Pertahanan sendiri menjadi sorotan karena menyangkut aturan dasar pengelolaan pertahanan negara. DPR akan membahasnya melalui mekanisme legislasi begitu usulan resmi masuk, termasuk di Badan Legislasi dan Komisi I. Proses ini diperkirakan akan melibatkan pembahasan lintas fraksi dan melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi hingga organisasi masyarakat sipil.
Bagi publik, arah revisi ini menentukan seberapa besar kewenangan negara dalam mengatur pertahanan, mulai dari anggaran hingga keterlibatan institusi. Karena itu, transparansi dalam proses pembahasan menjadi kunci agar hasil revisi benar-benar mencerminkan kepentingan nasional. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai substansi perubahan dan dampaknya terhadap tata kelola pertahanan negara di masa depan.
Dengan demikian, klarifikasi Dasco setidaknya menutup spekulasi politik yang sempat mencuat. Namun, publik tetap menantikan perkembangan lebih lanjut, terutama ketika dokumen resmi revisi UU Pertahanan dan UU TNI akhirnya masuk ke DPR dan pembahasan substantif dimulai di Badan Legislasi maupun Komisi I.
