JAKARTA — Delapan fraksi di Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk dibawa ke Rapat Paripurna terdekat. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat Komisi III sebelum RUU itu dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan ini menjadi tonggak penting karena membuka jalan bagi negara untuk merampas aset hasil tindak pidana, termasuk korupsi, tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.
Jalan Baru bagi Negara untuk Merampas Aset Hasil Kejahatan
RUU Perampasan Aset selama bertahun-tahun dinantikan sebagai instrumen hukum yang mampu mempercepat pemulihan kekayaan negara dari tangan para pelaku kejahatan. Selama ini, mekanisme perampasan aset sangat bergantung pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, proses pengembalian aset sering tersendat dan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan kerap tidak tuntas meski pelaku telah divonis. Dengan adanya RUU ini, negara memiliki dasar hukum untuk melakukan perampasan aset secara perdata, tanpa harus menunggu proses pidana selesai.
Meski demikian, setiap fraksi memberikan catatan berbeda mengenai mekanisme dan perlindungan hak warga negara. Anggota Komisi III Fraksi PDIP, Safaruddin, menekankan bahwa kewenangan perampasan aset harus diimbangi dengan aparat penegak hukum yang bersih, profesional, dan berintegritas. Menurutnya, tanpa aparat yang kredibel, kewenangan yang luas justru berpotensi disalahgunakan.
“Bagi PDI Perjuangan, prinsipnya adalah kuat dalam memberantas kejahatan, tegas dalam menegakkan hukum, tetapi tetap tunduk pada konstitusi dan keadilan,” kata Safaruddin dalam rapat. PDIP ingin RUU ini menjadi instrumen negara untuk memulihkan kekayaan dari tindak pidana, baik yang diperoleh, dikuasai, maupun dialihkan secara melawan hukum. Orientasi PDIP bukan sekadar merampas aset dan mengembalikan kerugian negara, tetapi juga memulihkan aset sebagai bagian dari keadilan sosial dan penguatan kedaulatan ekonomi.
Golkar hingga Gerindra Soroti Pemulihan Aset dan Perlindungan Warga
Fraksi Golkar menilai pendekatan penegakan hukum masih perlu diperkuat melalui optimalisasi pemulihan aset atau asset recovery. Anggota Komisi III Fraksi Golkar, Benny Utama, menyebut keberhasilan penanganan perkara tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang diproses hukum atau beratnya sanksi pidana. Menurutnya, kemampuan negara mengambil kembali kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum menjadi ukuran yang tak kalah penting.
“Keberhasilan penanganan suatu perkara tidak senantiasa hanya diukur dari jumlah pelaku yang diproses secara hukum, maupun beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan negara dalam mengambil kembali kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum,” ujar Benny. Golkar juga meminta adanya mekanisme kontrol dalam mengelola dan mengawasi aset melalui lembaga yang transparan, akuntabel, dan independen. Tujuannya agar aset sitaan tidak hanya dikuasai negara, tetapi bisa dipelihara, dikelola, dimanfaatkan, atau dikembalikan kepada korban dan pihak ketiga.
Sementara itu, Anggota Komisi III Fraksi Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset harus memiliki landasan hukum yang kuat, transparan, dan akuntabel. Ia mengkhawatirkan kewenangan tersebut disalahgunakan oleh aparat penegak hukum atau kepentingan kekuasaan. “RUU Perampasan Aset tidak boleh merugikan warga negara yang memperoleh hak miliknya secara sah dan beritikad baik,” kata Martin. Menurut Martin, RUU ini telah menjamin hak pihak ketiga yang beritikad baik untuk mengajukan keberatan di pengadilan dan memperoleh pengembalian aset atau ganti kerugian yang adil. Pemisahan fungsi pengelolaan dan pengawasan melalui badan yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR juga dianggap akan menjaga transparansi.
Fraksi Nasdem berharap pembentukan RUU ini menyediakan landasan hukum komprehensif untuk mengidentifikasi, melacak, membekukan, menyita, merampas, dan mengembalikan aset terkait korupsi serta tindak pidana lain. Anggota Komisi III Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo, menekankan pemulihan tidak boleh dipandang semata sebagai peningkatan penerimaan negara. “Nasdem mengapresiasi dan mendukung bahwa perampasan aset harus berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan korban. Pemulihan tidak boleh semata-mata dipandang sebagai peningkatan penerimaan negara,” kata Rudianto.
Fraksi PKB menuntut negara hadir untuk memulihkan aset kerugian akibat tindak pidana korupsi dan pidana lainnya. Anggota Komisi III Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, menegaskan aset harus dikembalikan kepada korban lebih dulu sebelum menjadi aset negara. “Negara harus hadir untuk memulihkan dan mengembalikan aset kerugian akibat tindak pidana korupsi dan pidana lainnya untuk dikembalikan pada korban kejahatan tindak pidananya, baru kemudian menjadi aset negara,” kata Hasbiallah. PKB juga meminta mekanisme dijalankan secara ketat berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, proporsionalitas, akuntabilitas, dan kemanfaatan.
Dari PKS, Anggota Komisi III Nasir Djamil menyoroti lamanya proses penyusunan RUU ini. Menurut dia, rancangan tersebut sudah ditunggu sekitar 18 tahun dan bisa diselesaikan sebelum tenggat 15 Desember 2026. “Rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu-tunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita bisa selesaikan sebelum tenggat waktunya yakni 15 Desember 2026,” kata Nasir. Fraksi PAN melalui Anggota Komisi III Endang Agustina menegaskan RUU ini tidak boleh mengorbankan hak kepemilikan warga negara, mengabaikan prinsip negara hukum, atau membuka peluang penyalahgunaan kewenangan aparat.
Dampak bagi Masyarakat dan Arah Pembahasan Berikutnya
Bagi masyarakat, RUU Perampasan Aset menentukan seberapa cepat uang rakyat dari korupsi bisa kembali ke kas negara dan korban, bukan tertahan bertahun-tahun di meja pengadilan. Kehadiran aturan ini diharapkan memangkas birokrasi hukum yang selama ini menjadi celah bagi pelaku untuk menikmati hasil kejahatannya. Selain itu, RUU ini juga berpotensi memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi sorotan utama.
Dengan kesepakatan delapan fraksi tersebut, RUU Perampasan Aset kini tinggal menunggu pembahasan di Rapat Paripurna. Jika lolos, Indonesia akan memiliki dasar hukum baru untuk merampas aset hasil kejahatan tanpa menunggu vonis pidana tetap. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kualitas pengawasan, transparansi, dan integritas aparat yang menjalankannya. Publik akan menantikan apakah RUU ini benar-benar menjadi alat pemulihan keadilan, atau justru menjadi kewenangan yang rawan disalahgunakan.
