Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat yang menyoroti polemik seputar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menguat di parlemen. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan bahwa lebih dari 25 anggota DPR dari sejumlah fraksi telah membubuhkan tanda tangan pada formulir usulan tersebut pada Selasa (10/11). Dukungan lintas fraksi itu disebut sudah melewati ambang minimal pengajuan yang disyaratkan, sehingga usulan berpeluang dibahas melalui mekanisme DPR.
Dukungan Mengalir dari Tujuh Fraksi
Menurut Mardani, anggota dari berbagai partai politik telah ikut menandatangani formulir usulan penggunaan hak tersebut. Ia menyebut sementara ini perwakilan dari tujuh fraksi sudah memberikan dukungan dengan membubuhkan tanda tangan. “Hampir semua partai ada dan sudah lebih dari 25,” kata Mardani saat dihubungi pada Selasa (10/11).
Politikus yang juga dikenal sebagai anggota Komisi II DPR ini menyatakan bahwa lebih dari sepuluh anggota Fraksi PKS telah menandatangani usulan tersebut. Ia pun memperkirakan mayoritas fraksi sudah saling berkomunikasi mengenai penggunaan hak tersebut, meskipun setiap fraksi tetap perlu dimintai keterangan resmi. “Lebih dari 10. Insyaallah hak menyatakan pendapat jalan terus,” ujar Mardani.
Angka ambang pengajuan sendiri tidak berubah meski terdapat perbedaan penyebutan jumlah dukungan. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Khozin menyebut syarat pengajuan adalah sedikitnya 25 anggota DPR dari minimal dua fraksi. Dengan demikian, jumlah penandatangan yang dilaporkan Mardani telah melampaui batas minimal yang dibutuhkan untuk membawa usulan ke tahap berikutnya.
Hak Anggota, Bukan Keputusan Fraksi
Khozin menjelaskan bahwa hak interpelasi, hak angket, dan Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional yang melekat pada anggota DPR. Artinya, seorang anggota dapat menyampaikan dukungan terhadap penggunaan hak tersebut tanpa harus menunggu keputusan resmi fraksi atau partai politiknya. Penegasan ini penting untuk memahami dinamika dukungan yang muncul di Senayan, karena dukungan bisa bersifat personal dan tidak selalu mencerminkan sikap resmi partai.
“Yang pertama, tiga hak—apakah itu interpelasi, hak angket, ataupun hak menyatakan pendapat—sekali lagi itu adalah hak anggota, bukan hak fraksi,” kata Khozin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurutnya, komunikasi informal di antara delapan fraksi berlangsung intensif dan pembicaraan mulai mengarah pada penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Ia menyebut keputusan untuk menyampaikan usulan dalam rapat paripurna masih menunggu perkembangan lebih lanjut.
Ketua DPR Puan Maharani, dalam keterangan yang dimuat sumber pembanding, menyatakan bahwa pimpinan telah menerima masukan dari fraksi-fraksi dan akan memprosesnya. Keterangan itu memberi konteks bahwa dukungan anggota belum otomatis berarti usulan langsung diputuskan dalam rapat paripurna. Bagi publik, perbedaan tahap ini penting dicermati: tanda tangan menunjukkan adanya dukungan terhadap usulan, sementara proses selanjutnya tetap bergantung pada mekanisme dan pembahasan di DPR. Penggunaan hak tersebut juga tidak sama dengan keputusan akhir mengenai polemik yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka.
PKS Merujuk Putusan MK dan MA
Mardani menegaskan bahwa PKS tetap akan memproses usulan tersebut meski muncul spekulasi mengenai kemungkinan Gibran mundur dari jabatan wakil presiden. Ia menyatakan partainya tidak ingin mengambil sikap berdasarkan kabar yang belum jelas kebenarannya. “Ya kita akan proses tentu, tetapi kita tidak terima berita yang tidak jelas, yang jelasnya putusan MK dan MA menjadi dasar yuridis yang kuat untuk proses politis,” kata Mardani.
Ia menambahkan bahwa komunikasi dengan sejumlah partai telah berlangsung sejak malam sebelumnya hingga Selasa pagi. Menurut Mardani, usulan dapat disampaikan langsung dalam rapat paripurna atau melalui pertemuan pimpinan fraksi dengan pimpinan DPR. Sementara itu, Khozin menyatakan bahwa dukungan terhadap penggunaan hak tersebut ia sampaikan secara pribadi sebagai anggota DPR, bukan sebagai keputusan resmi PKB.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa isu yang menyangkut Gibran masih menjadi salah satu tema politik paling dinamis di parlemen. Dukungan yang melintasi batas fraksi menandakan bahwa persoalan tersebut tidak lagi hanya menjadi agenda satu partai, melainkan telah menarik perhatian anggota dari berbagai latar belakang politik. Meski demikian, jalan menuju penggunaan Hak Menyatakan Pendapat masih panjang dan bergantung pada keputusan pimpinan DPR serta dinamika pembahasan di tingkat fraksi. Publik pun akan menantikan apakah usulan yang telah ditandatangani lebih dari 25 anggota itu benar-benar dibawa ke rapat paripurna, atau justru mengendur seiring berkembangnya situasi politik nasional dalam beberapa pekan ke depan.
Penulis
