Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjanjikan hadiah sebesar US$1 juta atau sekitar Rp16 miliar bagi siapa pun yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu hingga berujung pada penangkapan dan vonis. Tawaran itu diumumkan pada Senin, hanya beberapa hari menjelang pemilu paruh waktu AS yang dijadwalkan berlangsung pada 3 November 2026. Pengumuman ini langsung memicu pertanyaan besar mengenai mekanisme, pendanaan, dan pihak yang berwenang menilai kelayakan klaim.
Program Hadiah Tanpa Kejelasan Mekanisme
Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump menyatakan bahwa hadiah tersebut berlaku untuk laporan mengenai pemilu-pemilu sebelumnya maupun pemilu paruh waktu yang akan datang. Ia secara eksplisit mengaitkan pembayaran hadiah dengan adanya penangkapan dan vonis terhadap orang yang disebut melakukan kecurangan. Namun, hingga pengumuman itu beredar, belum ada satu pun mekanisme resmi yang dipaparkan kepada publik mengenai bagaimana warga dapat mengirimkan informasi, dari mana dana hadiah akan diambil, serta siapa yang akan menilai apakah sebuah laporan layak dibayar.
Gedung Putih menolak memberikan komentar di luar unggahan Trump tersebut, sebagaimana dilaporkan Los Angeles Times. France 24 dan The Straits Times juga melaporkan bahwa presiden tidak menjelaskan bagaimana hadiah akan dibiayai atau dikelola. Ketidakjelasan ini muncul pada saat yang sensitif, ketika kendali Kongres sedang dipertaruhkan dan Trump semakin memperluas keterlibatan pemerintahannya dalam urusan pemilu.
Pertanyaan mengenai pengawasan bukanlah hal yang baru. Pekan sebelumnya, pemerintahan Trump meluncurkan program terpisah yang ditujukan untuk membayar orang-orang yang memberikan informasi guna membantu pemerintah memerangi penipuan. Saat program itu diumumkan, Trump menyatakan bahwa dirinya sendiri yang akan menentukan siapa yang menerima pembayaran. “Saya akan menjadi penengah untuk semua keputusan ini,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval, seraya menambahkan bahwa dirinya akan menilai apakah seseorang pantas menerima bayaran dan akan bersikap sangat murah hati.
Dua hakim dilaporkan mempertanyakan pengacara Departemen Kehakiman mengenai kesesuaian posisi pemerintah dengan hukum yang berlaku. Namun, belum jelas apakah Trump akan mengambil peran serupa dalam program tip kecurangan pemilu ini. Rincian tentang proses penilaian dan jalur pengaduan tetap belum tersedia. Perbedaan pentingnya terletak pada syarat hadiah baru ini, yaitu laporan harus diikuti dengan penangkapan dan vonis. Tanpa penjelasan mengenai standar pembuktian maupun pihak yang memeriksa laporan, publik belum bisa mengetahui bagaimana pemerintah akan membedakan informasi yang dapat ditindaklanjuti dari klaim yang tidak terbukti.
Langkah Pemilu Trump yang Menuai Persoalan
Pengumuman hadiah ini datang setelah sejumlah langkah pemerintahan Trump yang memperbesar peran federal dalam pemilu. Bahan Los Angeles Times menyebut adanya upaya di Alaska untuk membatalkan kemungkinan kemenangan Demokrat dalam pemilihan Senat, serta dorongan di California untuk memisahkan surat suara pemilih yang dianggap pemerintah kemungkinan bukan warga negara. The Straits Times melaporkan bahwa pemerintahan Trump juga menekan negara bagian untuk menyerahkan data pendaftaran pemilih dan berpendapat bahwa langkah yang lebih ketat diperlukan demi kepercayaan publik.
Sejumlah pejabat pemilu, termasuk dari Partai Demokrat dan sebagian Partai Republik, menilai langkah federal semacam itu sebagai campur tangan yang berlebihan. Trump juga meminta Partai Republik mengambil kendali lebih besar atas pemilu dan mendorong pembatasan surat suara melalui pos. Ia meragukan integritas pemilihan pendahuluan California dengan menuduh Demokrat berbuat curang tanpa menyertakan bukti, menurut Los Angeles Times. Kantor jaksa federal di Los Angeles dilaporkan menyelidiki tuduhan tersebut.
Dampaknya langsung menyentuh kepercayaan pemilih terhadap proses pemilu. Jika laporan warga tidak memiliki jalur pemeriksaan yang transparan, klaim yang belum teruji dapat memperkeruh suasana politik. Sebaliknya, dugaan yang memiliki bukti perlu ditangani melalui prosedur hukum yang jelas. Sampai sekarang, pemerintah belum memaparkan prosedur tersebut kepada publik.
Janji Hadiah di Tengah Persaingan Kongres yang Ketat
Pemilu paruh waktu pada 3 November akan menentukan kendali Kongres. Partai Republik menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan mayoritas, sementara jajak pendapat yang dikutip Los Angeles Times menunjukkan partai itu menghadapi hambatan menjelang pemungutan suara. France 24 juga melaporkan bahwa Demokrat sedang menguat dalam sejumlah jajak pendapat menjelang pemilu.
Trump sebelumnya berjanji memberikan US$5.000 kepada setiap orang dewasa di Amerika Serikat jika Partai Republik mempertahankan kendali Kongres. Janji itu menuai kritik lintas partai, dan sejumlah pihak menyebutnya berpotensi menjadi suap. France 24 menyebut realisasi pembayaran tersebut akan memerlukan persetujuan Kongres, sehingga janji itu dinilai sulit diwujudkan secara hukum. Trump juga pernah menyebarkan klaim palsu mengenai sistem pemungutan suara dan mempertanyakan integritas pemilu. Dalam pidato kepada pendukung di konvensi Partai Republik di Dallas pada September, ia meminta mereka untuk “berbuat curang habis-habisan, seperti yang mereka lakukan,” menurut bahan Los Angeles Times. Pernyataan itu berlawanan dengan seruannya agar pemilu berlangsung jujur.
Dengan pemungutan suara yang tinggal beberapa hari lagi, pertanyaan berikutnya adalah apakah pemerintah akan mengumumkan aturan resmi untuk menerima dan memeriksa laporan, termasuk siapa yang berwenang memutuskan pembayaran hadiah US$1 juta tersebut. Tanpa transparansi, tawaran ini berisiko menjadi alat politik yang melemahkan kepercayaan publik terhadap demokrasi Amerika Serikat, alih-alih memperkuat integritas pemilu sebagaimana yang diklaim.
Penulis
