JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet sebanyak tiga kali dalam dua pekan pertama Oktober 2026. Rangkaian reshuffle itu mencakup perubahan sejumlah jabatan menteri, pelantikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), hingga pergantian posisi strategis di lingkungan TNI. Hingga kini, Istana belum memaparkan alasan resmi di balik tiga gelombang pelantikan tersebut, sementara sejumlah pengamat menilai pergantian pejabat belum tentu langsung menyelesaikan persoalan pemerintahan yang mendasar.
Rangkaian Reshuffle dalam Hitungan Hari
Perombakan pertama berlangsung pada 1 Oktober 2026, ketika 16 posisi mengalami perubahan. Pada hari itu, Prabowo memimpin pengucapan sumpah pejabat yang dilantik di Istana, Jakarta. Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditunjuk menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Dudung Abdurachman. Dudung kemudian dipercaya mengisi jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, menggantikan Djamari Chaniago. Perubahan ini menandai pergeseran penting pada posisi yang berhubungan langsung dengan dukungan operasional kepada presiden serta koordinasi politik dan keamanan.
Selain itu, Bahlil Lahadalia mendapat tugas tambahan sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, di samping tetap menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji dilantik sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Perubahan juga menyentuh urusan luar negeri dan pembangunan manusia. Sugiono berpindah dari jabatan Menteri Luar Negeri ke Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menggantikan Pratikno, sedangkan posisi Menteri Luar Negeri kemudian diisi Arrmanatha Nasir.
Di tingkat wakil menteri dan badan, Drajad Wibowo dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Komjen Dedi Prasetyo, yang sebelumnya menjabat Wakapolri, ditunjuk sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Sehari setelah reshuffle pertama, Prabowo melantik ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota Wantimpres dengan jumlah anggota mencapai 26 orang. Gelombang ketiga berlangsung pada Kamis (15/10/2026), ketika sembilan orang dilantik, termasuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan empat wakil menteri. Setelah itu, ia melantik dua jenderal yang bertukar jabatan: Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Wakil Panglima TNI, sedangkan Jenderal Tandyo Budi Revita menjadi Kepala Staf Angkatan Darat.
Belum Ada Penjelasan Resmi dari Istana
Yang berubah bukan hanya susunan menteri. Sejumlah posisi strategis di bidang pemerintahan, pertahanan, dan lembaga negara turut bergeser. Namun, hingga kini pemerintah belum memaparkan satu alasan resmi yang menjelaskan tiga rangkaian pelantikan tersebut. Ketiadaan penjelasan itu membuat publik dan pengamat membaca sendiri arah dari setiap perombakan. Sebagian melihatnya sebagai langkah konsolidasi kekuasaan, sebagian lain menilainya sebagai upaya mempercepat eksekusi program yang selama ini dinilai berjalan lambat.
Pakar komunikasi politik Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro, mengingatkan bahwa perubahan pejabat tidak otomatis menjawab persoalan pemerintah. Menurut dia, masalah dapat berakar pada regulasi yang tumpang tindih, birokrasi yang gemuk, atau arah visi makro yang belum dievaluasi. Dalam perspektif komunikasi politik, reshuffle memang dianggap sebagai langkah mitigatif yang paling cepat diambil atas suatu persoalan yang belum optimal diselesaikan atau performa kinerja yang kurang menonjol.
Pengingat itu penting bagi pelaksanaan program. Ketika pimpinan kementerian berganti dalam waktu singkat, aparatur sipil negara di bawahnya harus menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan dan pola kerja baru. Verdy menilai proses adaptasi tersebut berisiko mengganggu ritme birokrasi dan memperlambat eksekusi program di lapangan. Bagi kementerian dan lembaga, ukuran keberhasilan perombakan bukan sekadar siapa yang dilantik, melainkan apakah pergantian itu memperjelas tanggung jawab dan mempercepat kerja.
Sinyal Kendali dan Risiko Adaptasi Birokrasi
Verdy membaca reshuffle beruntun sebagai pesan bahwa Prabowo tidak ragu mengevaluasi kecocokan pejabat dengan perannya. Namun, bagi publik, perubahan cepat juga dapat memunculkan tafsir bahwa penempatan figur sejak awal belum matang dan terkesan mencoba-coba. Ia juga menyoroti posisi yang berubah di sektor pertahanan, pertanian, imigrasi, hingga BNPB. Menurutnya, rangkaian pelantikan itu dapat menjadi sinyal bahwa Istana ingin tampak tanggap, memperkuat jabatan strategis, serta mendorong ketahanan pangan dan keamanan nasional.
Komposisi pejabat yang dilantik, kata Verdy, turut membawa pesan tentang arah pengelolaan pemerintahan. Ia melihat petinggi militer dan kalangan teknokrat mendapat tempat dalam sejumlah posisi strategis. Secara politik, menurut dia, Presiden Prabowo sedang menggeser struktur komandonya ke arah yang lebih terpusat, mencari figur yang lebih sefrekuensi dan berorientasi pada loyalitas untuk kepentingan eksekusi cepat dan teknokratik.
Meski demikian, Verdy juga mengingatkan bahwa pemerintah menghadapi ujian berat, terutama praktik korupsi yang ia sebut sebagai persoalan serius. Sampai Kamis (15/10/2026), rangkaian Oktober itu telah mencakup 16 perubahan posisi, pelantikan 26 anggota Wantimpres, dan sembilan pelantikan pada gelombang ketiga. Jika pejabat baru membutuhkan waktu untuk membangun hubungan kerja, sementara aturan dan persoalan mendasar tetap sama, perubahan susunan belum tentu terasa dalam pelaksanaan kebijakan. Karena itu, publik kini menantikan apakah tiga kali reshuffle dalam sebulan akan diikuti oleh perbaikan nyata pada kinerja pemerintahan, atau justru menjadi rangkaian penyesuaian yang berulang tanpa arah yang jelas.
Penulis
