JAKARTA — Polemik seputar ijazah Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke permukaan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada 6 Oktober 2026. Meski permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, pertimbangan hakim mengenai dokumen pendidikan Gibran memicu dorongan agar persoalan ini dibahas kembali di DPR, termasuk melalui wacana pembentukan panitia khusus (pansus) dan pemakzulan.
Perdebatan yang semula ditempuh melalui jalur hukum kini merambah ke ranah parlemen. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama para pemohon lain dilaporkan menyiapkan langkah politik untuk mendorong pembahasan lebih lanjut di lembaga legislatif.
Perkara yang Menyangkut Syarat Pencalonan
Perkara ini dinilai penting karena menyangkut persyaratan pencalonan wakil presiden sekaligus batas tindak lanjut atas putusan pengadilan. Namun, putusan MK sendiri tidak mengabulkan permohonan para pemohon. Wacana politik yang muncul setelahnya pun belum dapat disamakan dengan keputusan resmi DPR ataupun dimulainya proses pemakzulan.
Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran sebenarnya bukan isu yang baru muncul setelah putusan pada Oktober 2026. Persoalan ini telah bergulir sejak Pemilu 2024, terutama terkait pemenuhan persyaratan pendidikan bagi calon wakil presiden.
Aturan pencalonan presiden dan wakil presiden mensyaratkan bahwa kandidat setidaknya telah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat. Dalam perkara ini, perdebatan berpusat pada dokumen pendidikan Gibran dari luar negeri serta pemenuhan persyaratan penyetaraannya. Isu tersebut kemudian dibawa ke MK melalui gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
Sebanyak 12 pemohon, termasuk Denny Indrayana, mempermasalahkan pemenuhan syarat administratif pendidikan Gibran saat pencalonannya pada Pilpres 2024. Para pemohon meminta agar persoalan itu diperiksa melalui jalur hukum. Dokumen pendidikan, termasuk sertifikat kehadiran dari lembaga pendidikan di luar negeri, menjadi bagian yang disorot dalam pertimbangan MK.
Putusan MK dan Perdebatan Tindak Lanjut
Titik perkembangan berikutnya terjadi pada 6 Oktober 2026. MK membacakan putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Dalam pertimbangannya, MK menilai sejumlah aspek, termasuk kedudukan hukum para pemohon serta tenggat pengajuan sengketa hasil pemilihan presiden.
Hakim konstitusi juga menyinggung persoalan bukti dokumen pendidikan Gibran. Perlu ditegaskan bahwa MK tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat; yang tercantum dalam putusan adalah bahwa permohonan tidak dapat diterima. Perbedaan antara amar putusan dan pertimbangan hukum inilah yang kemudian menjadi bahan perdebatan publik.
Keputusan itu muncul setelah Gibran dilantik sebagai wakil presiden pada Oktober 2024. Sejumlah pihak berpandangan bahwa catatan dalam pertimbangan hakim perlu ditindaklanjuti oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan. Perbedaan pandangan ini ikut menggeser perdebatan dari ruang sidang ke pembahasan politik di parlemen.
Dampaknya terasa pada arah polemik yang berkembang. Putusan yang tidak menerima permohonan tidak otomatis mengakhiri perdebatan publik, tetapi usulan tindak lanjut juga belum membuktikan adanya pelanggaran atau menetapkan kesimpulan baru atas dokumen pendidikan tersebut. Bagi masyarakat, penting untuk membedakan antara isi amar putusan, pertimbangan hukum, dan langkah politik yang masih berupa dorongan.
DPR dan Wacana Pansus serta Pemakzulan
Setelah putusan dibacakan, DPR mulai menghadapi perbedaan pandangan mengenai langkah yang perlu diambil. Salah satu usulan yang muncul adalah pembentukan panitia khusus atau pansus untuk membahas persoalan tersebut. Namun, belum ada penjelasan apakah usulan itu telah diputuskan secara resmi oleh DPR.
Denny Indrayana dan para pemohon lainnya juga disebut menyiapkan langkah politik untuk mendorong pembahasan lebih jauh di parlemen. Dorongan untuk memulai proses pemakzulan menjadi bagian dari wacana yang berkembang, bukan keterangan bahwa proses tersebut telah berjalan atau menghasilkan keputusan.
Dengan demikian, terdapat beberapa tahap yang perlu dibedakan dengan jelas: gugatan PHPU yang telah diputus MK, usulan pembentukan pansus, dan dorongan pemakzulan. Putusan MK sudah dibacakan, sedangkan dua langkah di parlemen masih disampaikan sebagai wacana atau upaya untuk mendorong pembahasan. Bahan yang tersedia belum menyebut adanya keputusan DPR mengenai keduanya.
Secara umum, polemik ini menyoroti bagaimana sebuah persoalan hukum dapat berlanjut menjadi isu politik ketika pertimbangan pengadilan tidak sepenuhnya menutup ruang perdebatan. Proses pemakzulan sendiri merupakan mekanisme konstitusional yang memiliki tahapan panjang dan syarat ketat, sehingga tidak dapat disamakan dengan sekadar wacana politik yang beredar di ruang publik.
Perkembangan berikutnya bergantung pada langkah politik yang benar-benar diambil di parlemen. Untuk saat ini, fakta terbaru dalam perkara tersebut adalah MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima dalam putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Penulis
