Asosiasi Sepak Bola Norwegia (NFF) secara resmi mengajukan dua laporan formal terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino ke Komite Etik dan Komite Tata Kelola, Audit, dan Kepatuhan (GACC) FIFA. Laporan yang diajukan pada Selasa, 6 Oktober 2026, ini menuduh Infantino menyalahgunakan kekuasaan dan memiliki konflik kepentingan, dengan mengidentifikasi tiga kasus utama yang disebut NFF memiliki benang merah dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Laporan Resmi ke Dua Komite FIFA
Pengajuan laporan NFF ke dua komite FIFA ini menandai serangan formal paling keras yang pernah dilakukan terhadap kepemimpinan Gianni Infantino sepanjang masa jabatannya. Lise Klaveness, Presiden NFF sekaligus legenda timnas Norwegia, menyatakan bahwa FIFA sedang menghadapi salah satu krisis terbesarnya. Ia mendesak adanya perubahan struktur atau mekanisme kerja FIFA untuk memastikan akuntabilitas yang sesungguhnya. Norwegia sendiri memiliki reputasi kuat sebagai juara tata kelola yang baik di dunia sepak bola internasional, sehingga langkah mereka dinilai memiliki bobot moral yang signifikan.
Laporan pertama ditujukan kepada Kamar Investigasi Komite Etik FIFA yang dipimpin Martin Ngoga dari Rwanda. Dalam laporan tersebut, NFF meminta agar Komite meninjau perilaku Infantino serta individu lain yang teridentifikasi, terkait potensi pelanggaran Kode Etik FIFA. Sementara itu, laporan kedua yang ditujukan kepada GACC mempertanyakan apakah proses tata kelola, pengawasan keuangan, kontrol internal, dan pengambilan keputusan di FIFA telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pernyataannya, NFF menegaskan tujuan laporan ini adalah untuk memastikan bukti relevan diperoleh dan akuntabilitas tercapai atas kesimpulan yang nanti ditetapkan.
Tiga Kasus dengan Benang Merah Trump
Dalam wawancara eksklusif dengan The Times, Lise Klaveness menjelaskan bahwa ketiga kasus yang dilaporkan sangat berbeda secara karakter, namun memiliki kesamaan yang perlu diperiksa secara serius. Kesamaan tersebut meliputi dugaan penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi, dan pelanggaran netralitas politik. Klaveness secara eksplisit menyebutkan bahwa ada garis yang menghubungkan ketiga kasus ini, dan semuanya terkait dengan “rezim politik” yang sama, merujuk pada Donald Trump.
Kasus pertama berkaitan dengan penganugerahan “FIFA Peace Prize” kepada Donald Trump. Pada 8 Desember 2025, saat undian Piala Dunia 2026 di Washington D.C., Infantino secara mendadak menciptakan dan menganugerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden AS saat itu. Penghargaan baru ini diberikan tanpa konsultasi atau persetujuan dari FIFA Council, dan tanpa dasar dalam Statuta FIFA. FairSquare, sebuah LSM hak asasi manusia dari Inggris, telah mengajukan keluhan ke Komite Etik pada 8 Desember 2025, menuduh Infantino melanggar Pasal 15 Kode Etik FIFA mengenai netralitas politik. NFF turut mendukung surat tersebut. Respons FIFA saat itu menyatakan keluhan telah diterima namun tidak membuka investigasi, dengan alasan kerahasiaan. Klaveness menyatakan bahwa surat mereka “telah dikirim, dan menyebabkan beberapa reaksi politik. Tapi itu sudah terkirim.” Infantino memang dikenal memiliki kedekatan dengan Trump dan sering terlihat berfoto bersama dengannya.
Kasus kedua melibatkan striker timnas AS, Folarin Balogun, yang menerima kartu merah pada fase grup Piala Dunia 2026 dan seharusnya diskors untuk satu pertandingan di babak 16 besar melawan Belgia. Namun, Trump kemudian mengklaim telah menelepon Infantino untuk meminta peninjauan kasus tersebut. Anehnya, FIFA secara tiba-tiba mencabut skorsing Balogun, memungkinkannya bermain melawan Belgia dalam laga yang akhirnya dimenangkan AS. Menurut NFF, tidak ada prosedur yang diikuti dalam pencabutan skorsing ini; Komite Disipliner FIFA tidak bersidang, dan keputusan tersebut tampak sebagai tindakan unilateral presiden. Hal ini memicu gelombang kritik dan menjadi salah satu pendorong petisi “Reboot FIFA” yang kini telah mengumpulkan 100.000 tanda tangan.
Kasus ketiga menyangkut proyek FIFA Forward Enterprise (FFE) senilai 20 miliar dolar AS. Pada Juli 2026, setelah suksesnya Piala Dunia 2026, Infantino mengusulkan pembentukan perusahaan komersial baru bernama FFE. Perusahaan ini bertujuan mengonsolidasikan semua hak siar, sponsor, tiket, dan lisensi FIFA, termasuk Piala Dunia, kemudian menjual saham minoritas kepada investor swasta dengan valuasi sekitar 20 miliar dolar AS. Investor utama yang disebut-sebut adalah Joshua Kushner dari Thrive Capital, adik dari Jared Kushner, menantu Donald Trump. Proposal ini diumumkan Infantino tanpa konsultasi FIFA Council, tanpa persetujuan 211 anggota FIFA, dan tanpa proses tender. Reaksi keras pun muncul, dengan UEFA mengancam boikot kompetisi FIFA, serta protes dari CONCACAF dan AFC. NFF juga segera mengadakan rapat. Dalam 72 jam, FIFA menarik proposal tersebut dan Infantino menyampaikan permintaan maaf kepada 211 anggota. Namun, Kevin Lamour, COO FIFA yang merupakan teman lama Infantino dan mengkritik proposal tersebut kepada AP, dipecat 17 hari kemudian. Klaveness menyebut insiden ini sebagai “manajemen berdasarkan ketakutan” dan “tidak dapat diterima”.
Reaksi dan Langkah Selanjutnya
Laporan NFF telah memicu reaksi beragam di dunia sepak bola. Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Meksiko segera mengeluarkan pernyataan mendukung Infantino, yang mengindikasikan adanya perpecahan di antara anggota federasi. UEFA, meskipun proposal FFE telah ditarik, tetap menyatakan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Infantino. Kampanye “Reboot FIFA” terus menggalang dukungan, dengan 100.000 tanda tangan yang menunjukkan kekhawatiran publik yang meluas terhadap arah tata kelola organisasi sepak bola dunia tersebut.
FIFA sendiri belum memberikan komentar resmi pada 6 Oktober 2026, berpegang pada kebijakan bahwa proses etik bersifat rahasia. Dengan pemilihan FIFA yang dijadwalkan pada 2027, di mana Infantino berencana maju kembali, laporan ini berpotensi mengguncang posisinya secara signifikan. Jika Komite Etik menemukan pelanggaran, Infantino dapat diskors 90 hari, seperti yang terjadi pada Sepp Blatter pada 2015. Apabila GACC menemukan kegagalan tata kelola, proposal FFE bisa batal permanen dan kekuasaan presiden dapat diambil alih oleh Dewan FIFA. Kasus ini menjadi ujian besar bagi kredibilitas FIFA dalam menjaga integritas, transparansi, dan netralitasnya sebagai badan pengatur sepak bola dunia di tengah tekanan politik global yang semakin kompleks.
Penulis
