Pemerintah militer Niger mengumumkan perombakan besar-besaran di puncak kepemimpinan angkatan bersenjata pada Jumat pekan lalu, hanya beberapa minggu setelah upaya kudeta yang gagal mengguncang kendali rezim atas negara tersebut. Dekrit yang dibacakan di televisi negara menetapkan Jenderal Mamane Sani Kiaou, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala staf angkatan darat, sebagai kepala angkatan bersenjata menggantikan Jenderal Moussa Salaou Barmou. Pemerintah tidak memberikan alasan resmi atas penggantian Barmou, namun langkah ini dibaca luas sebagai upaya konsolidasi kekuatan di tengah ketegangan internal yang belum mereda.
Mutiny yang Hampir Menggulingkan Rezim
Upaya pemberontakan militer yang dimulai pada 28 Agustus berlangsung hampir 24 jam dan melibatkan pertempuran sengit di sejumlah titik strategis, termasuk istana kepresidenan, bandara internasional Niamey, serta pangkalan militer terdekat. Menurut Kementerian Pertahanan Niger, sebagian besar tentara muda menahan rekan satu kesatuan sebagai sandera dan membuka tembakan ke beberapa lokasi sensitif. Insiden tersebut menjadi salah satu ujian terberat bagi pemerintahan militer yang berkuasa sejak Juli 2023, ketika sekelompok perwira di bawah pimpinan Jenderal Abdourahmane Tchiani merebut kekuasaan melalui kudeta terhadap Presiden Mohamed Bazoum yang dipilih secara demokratis.
Untuk meredam pemberontakan, pemerintah memerlukan dukungan dari Afrika Corps milik Rusia, pasukan yang didukung negara dan telah menggantikan grup penyewa Wagner di sejumlah negara Afrika. Dukungan darat dan udara dari pasukan tersebut disebut berperan besar dalam menekan mutiny. Puluhan pemberontak tewas atau ditangkap, bersama tiga anggota pengawal kepresidenan, meskipun pemerintah hingga kini belum mengungkapkan jumlah korban secara keseluruhan maupun tuduhan yang dihadapi para tentara yang ditahan. Para analis dan diplomat yang berbicara kepada Associated Press menilai para pemberontak didorong oleh kemarahan atas meningkatnya serangan kelompok bersenjata serta kondisi buruk di dalam tubuh militer. Mutiny itu mencerminkan ketegangan internal yang mengendap setelah hampir setahun berkuasa tanpa berhasil mengendalikan keamanan negara.
Kiaou dan Strategi Penempatan Figur Loyal
Kiaou dipilih sebagai kepala angkatan bersenjata karena rekam jejaknya sebagai komandan lapangan yang memimpin operasi melawan kelompok bersenjata di wilayah Tillaberi bagian barat dan Diffa di tenggara Niger. Ia juga turut membantu merundingkan penarikan pasukan Perancis dan Amerika Serikat setelah kudeta 2023, sebuah proses yang menjadi salah satu momen paling simbolik dalam realignment geopolitik Niger. Media negara melaporkan bahwa Kiaou baru saja menyelesaikan tur ke gardu-gardu utama militer di seluruh negeri untuk memulihkan persatuan di antara barisan tentara. Penunjukannya tampak dirancang untuk meredakan ketegangan internal yang telah memuncak dalam upaya mutiny tersebut.
Dalam perombakan yang sama, Jenderal Abdourahmane Abou Zataka dipromosikan menggantikan Kiaou sebagai kepala staf angkatan darat. Sementara itu, Jenderal Ismael K Sidi Omar ditetapkan sebagai wakil komandan baru staf umum, menurut laporan RFI. Sidi Omar sebelumnya memimpin Pangkalan 101, pangkalan bandara yang menjadi pusat terjadinya mutiny, dan tetap setia kepada Tchiani sepanjang krisis berlangsung. Penunjukan Sidi Omar menegaskan strategi pemerintah untuk menempatkan figur-figur loyal di posisi-posisi kunci, sekaligus memastikan bahwa simpul-simpul kekuatan militer yang sebelumnya menjadi titik lemah kini berada di bawah kendali orang kepercayaan.
Konstelasi Kekuasaan yang Rapuh
Perombakan ini mengungkapkan betapa rapuhnya kontrol rezim militer Tchiani meskipun telah berkuasa lebih dari setahun. Pemerintah berdalih mengambil alih kekuasaan dari Bazoum karena pemerintahan sipil dinilai gagal mengendalikan kelompok bersenjata dan kekerasan yang meluas. Bazoum sendiri tetap ditahan sejak kudeta itu, dan hingga kini belum ada indikasi ia akan dibebaskan. Sejak merebut kekuasaan, Niger memutus ikatan militer dengan Perancis dan Amerika Serikat serta mendekat ke Rusia. Namun, situasi keamanan justru terus memburuk, dengan serangan kelompok bersenjata yang masih menghantui wilayah perbatasan dan kawasan pedalaman.
Pemerintah Niger bahkan menuduh Perancis berada di balik mutiny bulan lalu, tuduhan yang ditolak keras oleh pemerintah Perancis sebagai “fantasi murni.” Ketegangan diplomatik semacam ini menambah lapisan kerumitan di tengah upaya junta memperkuat legitimasi dan stabilitas internalnya. Di sisi lain, ketergantungan pada dukungan militer asing, termasuk Afrika Corps dari Rusia, menimbulkan pertanyaan tentang seberapa mandiri rezim Tchiani dalam mengendalikan aparat keamanannya sendiri.
Upaya pemerintah militer Niger untuk menstabilkan kendali melalui reshuffle kepemimpinan ini menunjukkan bahwa delapan minggu setelah mutiny gagal, rezim Tchiani masih berjuang merebut kepercayaan pasukannya sendiri. Bagi warga Niger, perombakan di jajaran atas militer tidak serta-merta menjawab persoalan mendasar: memburuknya keamanan, keterbatasan layanan publik, dan ketidakpastian politik yang berkepanjangan. Jika konsolidasi kekuatan tidak diikuti perbaikan tata kelola dan penanganan akar masalah di tubuh militer, risiko munculnya kembali gejolak serupa tetap terbuka lebar. Dunia internasional pun akan terus mencermati apakah Niger mampu menstabilkan dirinya, atau justru semakin terjebak dalam lingkaran ketidakstabilan yang berkepanjangan.
Penulis
