Mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, memperingatkan bahwa militer negaranya menghadapi risiko keruntuhan atau “bubar” akibat krisis kekurangan personel yang semakin akut. Pernyataan itu dilontarkan di tengah tekanan besar yang dihadapi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, terutama terkait kebijakan wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks Yahudi atau Haredi.
Peringatan Keras dari Mantan Pemimpin
Bennett, yang pernah memimpin Israel pada periode 2021 hingga 2022, menyoroti bahwa beban yang ditanggung tentara Israel kini sudah melampaui batas kewajaran. Menurutnya, kekurangan personel bukan sekadar persoalan administratif, melainkan ancaman langsung terhadap kemampuan operasional dan ketahanan militer negara tersebut. Ia menilai bahwa tanpa penambahan tenaga secara signifikan, struktur pertahanan Israel berisiko mengalami gangguan serius, bahkan berpotensi mengalami apa yang ia gambarkan sebagai kondisi kehancuran internal.
Peringatan tersebut muncul bukan tanpa alasan. Sejak meletusnya perang di Gaza, militer Israel harus mengerahkan kekuatan besar di beberapa front sekaligus, mulai dari Jalur Gaza, perbatasan dengan Lebanon, hingga kawasan Tepi Barat. Kondisi ini membuat pasukan cadangan harus bertugas dalam rotasi yang panjang dan melelahkan, sementara jumlah tentara aktif tetap terbatas. Akibatnya, banyak unit mengalami kelelahan operasional, sementara kebutuhan akan personel baru terus meningkat dari waktu ke waktu.
Dalam berbagai kesempatan, Bennett memang dikenal sebagai salah satu tokoh yang vokal mengkritik kebijakan pemerintahan saat ini. Ia berulang kali menekankan bahwa solidaritas nasional menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman eksternal. Namun, ia menilai bahwa beban pertahanan saat ini justru ditanggung secara tidak merata, ketika satu segmen masyarakat menikmati pengecualian sementara segmen lain harus mengorbankan waktu, karier, dan bahkan nyawa mereka.
Persoalan Wajib Militer Kelompok Haredi
Inti dari persoalan yang diangkat Bennett berkaitan erat dengan status wajib militer bagi komunitas Haredi. Selama puluhan tahun, pria muda dari komunitas ultra-Ortodoks ini menikmati pengecualian dari layanan militer dengan alasan menekuni studi keagamaan secara penuh waktu. Kebijakan itu kini menjadi sumber ketegangan politik yang tajam di Israel, terutama karena banyak warga sekuler dan religius moderat merasa beban keamanan negara tidak terdistribusi dengan adil.
Perdebatan mengenai wajib militer Haredi telah menjadi salah satu isu paling sensitif dalam politik Israel modern. Kelompok Haredi meyakini bahwa pengabdian mereka melalui studi Torah memiliki nilai spiritual yang tak tergantikan bagi kelangsungan bangsa. Sebaliknya, kalangan yang menuntut perubahan menilai bahwa realitas ancaman keamanan saat ini menuntut kontribusi dari seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Ketegangan ini turut memperuncing perpecahan dalam koalisi pemerintahan Netanyahu, yang bergantung pada dukungan partai-partai religius.
Ketika aturan pengecualian itu mulai ditinjau ulang, muncul gelombang protes dari berbagai pihak. Sebagian masyarakat menuntut agar hukum diberlakukan secara setara, sementara kelompok Haredi menolak tegas setiap upaya yang dianggap memaksa mereka meninggalkan cara hidup keagamaan mereka. Situasi ini menempatkan pemerintah dalam posisi sulit, karena harus menyeimbangkan tuntutan keamanan nasional dengan kestabilan koalisi politik yang menopang kekuasaannya.
Dampak dan Tantangan ke Depan
Krisis personel yang diungkapkan Bennett bukan hanya berdampak pada aspek militer semata. Kondisi ini juga berimplikasi pada ekonomi, sosial, dan psikologi masyarakat Israel secara keseluruhan. Banyak keluarga harus menyesuaikan hidup dengan kepergian anggota mereka yang bertugas dalam waktu lama, sementara sektor ekonomi kehilangan tenaga kerja produktif yang harus menjalani tugas cadangan. Tekanan psikologis terhadap para tentara dan keluarga mereka pun meningkat seiring berkepanjangannya konflik.
Selain itu, berkurangnya jumlah personel berkualitas dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan di lapangan, memperlambat pelatihan, dan mengurangi kesiapan menghadapi ancaman yang terus berkembang. Dalam jangka panjang, ketidakmampuan merekrut dan mempertahankan personel yang memadai bisa memperlemah posisi Israel di kawasan yang penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, peringatan Bennett dapat dipahami sebagai sinyal bahwa persoalan ini perlu segera ditangani secara serius.
Ke depan, penyelesaian krisis ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah Israel mengambil keputusan politik yang berani dan adil. Tanpa langkah konkret untuk mendistribusikan beban pertahanan secara lebih merata, tekanan terhadap militer diperkirakan akan terus membesar. Peringatan dari seorang mantan perdana menteri seharusnya menjadi alarm bagi seluruh elemen bangsa bahwa kekuatan militer tidak dapat dipertahankan hanya dengan teknologi atau peralatan, melainkan juga oleh manusia yang mengabdikan diri di dalamnya.
Penulis
