Catatankaki.org-Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN), Persatuan Rakyat Indonesia Sulawesi Selatan (PRI Sulsel) menggelar aksi demonstrasi di dua titik, yakni Flyover Jl Urip Sumoharjo dan di depan gedung DPRD Sulsel pada Senin (25/92023).
Dikutip dari press release yang tersebar, PRI Sulsel nampaknya menyoroti janji Joko Widodo (Jokowi) mengenai pelaksanaan reforma agraria. Hal ini pernah diungkapkan Jokowi dalam program (Ilusi) Nawacita
“Program reforma agraria yang telah diluncurkan sebagai salah satu program paling populer dalam seluruh paket Nawacita jokowi kenyataannya telah menjadi program yang secara terbuka menipu kaum tani dan masyarakat luas pedesaan. Dan telah menjadi skema legal yang semakin melestarikan perampasan dan monopoli tanah,” dikutip dari press release PRI Sulsel.
Sementara itu dalam periode kedua rezim Jokowi-Maruf, konflik agraria terus mengalami lonjakan, sepanjang 2022 misalnya KPA mencatat ada 212 konflik agraria di berbagai sektor investasi dan bisnis berbasis korporasi. Konflik tersebut terjadi di 459 desa dan kota di Indonesia. Konflik terjadi di tanah seluas 1.035.613 hektar. Sementara masyarakat yang terdampak konflik agraria setidaknya 346.402 kepala keluarga (KK). Angka ini melonjak 100 persen dari tahun sebelumnya.
Sementara sepanjang berjalannya tahun 2023 Komnas HAM menyimpulkan adanya peningkatan masif konflik agraria di berbagai lokasi di Indonesia yang mencapai 692 kasus. Jumlah ini setara dengan empat kasus per hari yang dilaporkan ke Komnas HAM.
Ijul, selaku Jenlap PRI Sulsel mengungkapkan tuntutannya mengenai reforma agraria sejati, menurutnya reforma agraria sejati adalah kunci menuju kesejahteraan rakyat.
“Negara Harus Secepatnya menjalankan reforma agraria sejati. Bukan reforma agraria palsu seperti yang dijalankan sebelumnya dalam skema perhutanan sosial. Karena hanya dengan reforma agraria sejati akan membuka kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” ungkap Ijul.
Lebih lanjut, Ijul menganggap skema perhutanan sosial adalah reforma agraria palsu.
“Karena tujuan utama reforma agraria adalah menghapuskan monopoli atas tanah, redistribusi tanah bagi kaum tani. Tapi dalam program perhutanan sosial hanya ada bagi-bagi sertifikat, alias hanya sertifikasi tanah petani, tidak ada sama sekali redistribusi tanah apalagi menghapuskan monopoli atas tanah,” tandasnya.
Terakhir ia berharap agar seluruh rakyat dapat mempersatukan gerakan perlawanan.
“Seluruh rakyat harus berjuang bersama,” ucap Ijul.
Reporter: Alicya Qadriyyah Ramadhani Yaras (Magang)
No Comment