catatankaki.org — Koalisi Masyarakat Bergerak Untuk Pendidikan (KAMERAD) tengah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang ketiga kalinya di Kantor DPRD Prov. Sul-Sel, Kamis (15/06/2017). RDP kali ini menindaklanjuti RDP sebelumnya yang menyepakati untuk menghadirkan Rektor Universitas Islam Makassar (UIM), pihak Kopertis Wilayah IX dan perwakilan dari Gubernur.
Namun kekecewaan kembali terulang bagi massa KAMERAD, rektor maupun bawahannya tetap saja takut memperlihatkan batang lidahnya hingga RDP selesai selepas tengah hari. DPRD Prov. Sul-Sel yang mencoba menghubungi pihak rektorat hanya mendapat jawaban enteng bahwasanya mereka sama sekali tidak mengetahui surat pemanggilan tersebut. Padahal surat pemanggilan tersebut telah dibawa seminggu sebelumnya langsung oleh Wakil Komisi E dan juga telah mempunyai bukti penerimaan surat.
Terlepas dengan ketidakhadiran Majdah M. Zain selaku Rektor UIM, RDP tetap dilanjutkan dengan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E, Drs. H. A. Kadir Halid serta di hadiri pula perwakilan dari Gubernur, perwakilan Kopertis Wil. IX, Prof. Dr. Abd Rahing dan beberapa massa dari KAMERAD.
KAMERAD menuntut pencabutan SK Rektor mengenai tiga mahasiswa yang di Drop Out sesuai dengan putusan PTUN yang telah dimenangkan oleh tiga mahasiswa yang menyatakan untuk seluruhnya mengembalikan status kemahasiswaan di UIM.
Abd. Rahing selaku perwakilan Kopertis saat ditanya mengenai kewenangan lembaga untuk menjalankan putusan PTUN seakan tidak mempunyai kekuatan untuk menjalankan hal itu dan malah menyarankan ketiga mahasiswa tersebut untuk mengurus pemindahan kuliahnya. Parahnya lagi, Kadir Halid selaku Ketua Komisi E DPRD Prov. Sul-Sel malah mencoba lepas tanggungjawab dengan melimpahkan permasalahan ini ke Kopertis Wil. IX untuk memediasi mahasiswa dengan rektor UIM. Padahal RDP sebelumnya Kadir Halid berjanji akan memanggil Rektor UIM secara paksa apabila RDP ketiga tidak juga dihadiri. DPRD Prov. Sul-Sel hanya janji belaka. (hr)
No Comment