catatankaki.org — Senin (06/04), ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Makassar kembali turunke jalan melakukan aksi demonstrasi memprotes kebijakan – kebijakan dan kinerja rezim pemerintahan Jokowi – JK . Aksi yang dilakukan tersebut bertepatan dengan kunjungan wakil presiden Jusuf Kalla ke Makassar dalam rangka meresmikan Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKS PTIS) di Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.
Titik aksi dimulai di Jalan AP Pettarani Makassar, tepatnya di depan gedung Komisi Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Makassar sekitar pukul 11.12 WITA. Dalam aksi tersebut Cipayung Makassar menuntut agar pemerintah Jokowi-JK mundur dari jabatannya karena dianggap gagal memimpin Indonesia dengan banyaknya kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat.
Aksi demonstrasi oleh Cipayung Makassar tersebut diikuti oleh beberpa lembaga pergerakan mahasiswa, diantaranya adalah HMI, PMII, GMKI, KAMMI, IMM, KMHDI, GMNI dan PMKRI. Aksi demonstrasi sempat berlangsung ricu, diduga disebabkan oleh terjadinya provokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya massa aksi bubar dan masuk ke dalam halaman gedung KNPI Makassar.
Beberapa menit kemudian, massa aksi kembali berkumpul dan melakukan long march sampai di depan Gedung DPRD kota Makassar. Pada waktu yang sama, di depan gedung DPRD Kota Makassar, telah ada rombongan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang juga melakukan aksi demonstrasi dengan menyandera sebuah mobil tanki pertamina. Massa aksi Cipayung Makassar kemudian bergabung dengan rombongan HMI untuk melanjutkan aksi demonstrasi.
Aksi demonstrasi tersebut disambut oleh salah seorang perwakilan anggota DPRD Kota Makassar. Dalam sambutannya, anggota DPRD menyampaikan dukungan mereka terhadap beberapa tuntutan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. “kami juga merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang cukup meresahkan masyarakat, seperti kenaikan BBM, sehingga kami mendukung tuntutan kalian, tetapi kita harus tetap menggunakan jalur-jalur yang telah ditetapkan di dalam tataran DPRD dan DPR RI.” Ungkap salah seorang anggota DPRD Kota Makassar.
No Comment